Konsultasi Hukum

Kecelakaan Kapal dan Tanggung Jawab Nahkoda

Kecelakaan Kapal dan Tanggung Jawab Nahkoda

Akhir-akhir ini banyak terjadi tubrukan kapal di perairan Indonesia. Saya ingin bertanya bagaimana proses pemeriksaan kecelakaan kapal apabila terjadi kecelakaan kapal seperti tubrukan? Apakah terdapat sanksi bagi Nahkoda Kapal apabila terjadi kecelakaan trubrukan tersebut?

Terimakasih,
Yatno, Klaten

Jawab:

Terimakasih untuk pertanyaan Anda. Saya ingin menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang merupakan  pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 221, Pasal 245, dan Pasal 255 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Definisi kecelakaan kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.  Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang berlaku saat ini.

Dijelaskan dalam Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, “Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa: Kapal tenggelam; Kapal terbakar; Kapal Tubrukan; dan Kapal Kandas.

Adapun mekanisme pemeriksaan kapal adalah sebagai berikut: 
Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Pemeriksaan kecelakaan kapal merupakan serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya kecelakaan kapal.

Menurut Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal meliputi :
Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kejadian kecelakaan kapal dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.

Pemeriksaaan Lanjutan kecelakaan kapal akan dilakukan atas berdasarkan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal gunanya untuk memeriksa apakah ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal untuk menghasilkan keputusan Mahkamah Pelayaran berupa rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan atau pencabutan sertifikat keahlian pelaut bagi yang bertugas dalam jabatan tertentu di atas kapal.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan (1) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintahan yang ditunjukan oleh Menteri untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas teprjadinya kecelakaan.

Anda menanyakan mengenai kecelakaan kapal berupa tubrukan. Dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan, "Dalam hal kecelakaan kapal berupa tubrukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terjadi antara Kapal Niaga dengan Kapal Negara atau Kapal Niaga dengan Kapal Perang, pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dilakukan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri."

Jika terjadi tabrakan nahkoda wajib menyampaikan laporan. Menurut Pasal 7 ayat (1) a dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan. "Bahwa Nahkoda yang mengalami kecelakaan kapal wajib menyampaikan laporan secara tidak tertulis melalui alat telekomunikasi pada pertama kejadian kecelakaan dan secara tertulis yang ditunjukan kepada Syahbandar Pelabuhan terdekat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Pemeriksaan Pendahuluan kecelakaan kapal wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanaya laporan tertulis dari nahkoda kapal.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (1). Pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Syahbandar untuk kecelakaan kapal berbendera Indonesia yang terjadi di wilayah perairan Indones

Adapun sanksi bagi Nahkoda Kapal apabila terjadi kecelakaan yang anda tanyakan ada, berupa sanksi adminitratif.   Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan menjelasakan "Nahkoda dan/atau Perwira Kapal yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan dikenakan sanksi administrative berupa Peringatan; atau Pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, terimakasih.

Christin Sukmawati  

Konsultan Hukum pada Kantor Hujum Hendropriyono and Associate SH.


sumber : senayanpost.com
0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top