Konsultasi Hukum

Tanah yang jadi sengketa Konsuktasi Hukum

Urgensi Sidang Pemeriksaan Setempat

Urgensi Sidang Pemeriksaan Setempat

BEBERAPA waktu lalu saudara saya mengajukan gugatan perdata mengenai perkara penyerobotan lahan tanah milik keluarganya di daerah Depok, Jawa Barat. Setelah jawab menjawab dalam acara persidangan kemudian pemeriksaan segala bukti dan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, kemudian majElis hakim memerintahkan kepada saudara saya untuk mengajukan sidang Pemeriksaan Setempat namunSSaudara saya tidak mau membayar biaya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Saya ingin menanyakan, apakah langkah yang diambil saudara saya DENGAN tidak melakukan yang diperintahkan Hakim dapat mempengaruhi gugatan yang diajukan?

Zulkarnain, Jakarta

Jawaban :

Saudara Zulkarnain,

Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Pemeriksaan Setempat adalah sarana yang disediakan oleh Peraturan perundang-undangan kepada hakim komisioner atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Pemeriksaan Setempat (Descente) sering disingkat PS.

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak, dimana hakim (majelis) itu sendiri yang pergi ke tempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Panitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri.

PS diatur dalam HIR, RBG dan Rv dimana ketiganya mengatur hal-hal yang tidak jauh berbeda. Pasal 153 HIR (180 Rbg/211 Rv), mengatur bahwa

"jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengganti Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan ditempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim."

Maka jika melihat ketentuan tersebut maka sederhananya PS adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat objek perkara.

Persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan Pemeriksaan Setempat adalah :

- Pembayaran biaya oleh para pihak (Penggugat/Tergugat)

- Memberitahukan melalui surat kepada kepala desa/Lurah setempat akan dilakukan Pemeriksaan Setempat

- Meminta bantuan kepada Badan Petanahan Nasional setempat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa. (jika objek sengketa berupa tanah)

Pemeriksaan Setempat/PS berdasarkan permintaan salah satu pihak (Penggugat/Tergugat) atau Majelis Hakim secara Ex-Officio

- Pihak Penggugat atau Tergugat dapat meminta kepada majelis hakim agar dilakukan pemeriksaan setempat apabila pihak lawan membantah kebenaran tentang letak, luas dan batas-batas objek tanah yang disengketakan (Pasal 153 jo. Pasal 163 HIR/Pasal 180 jo. Pasal 283 Rbg)

- Hakim yang memeriksa perkara karena jabatannya dapat menetapkan diadakannya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor 7 Tahun 2001)

Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh para pihak dan dapat mengajukan saksi-saksi dan ahli

- Para pihak harus hadir ketika pemeriksaan setempat berlangsung. Karena pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya tempat sidangnya diadakan di tempat objek sengketa, akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahaukan secara resmi kepadanya.(pasal 127 HIR/Pasal 151 RBg)

- Para pihak dapat mengajukan saksi-saksi guna memperkuat dalil gugatan atau bantahannya

- Para pihak atau majelis hakim secara ex-ooficio, ambsalvedapat mendatangkan ahli, misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan,pertambangan, konstruksi bangunan gedung dan lain-lain.

Biaya Pemeriksaan Setempat

- Biaya Pemeriksaan Setempat dibebankan kepada pihak yang meminta diadakan Pemeriksaan Setempat

- Jika PS tersebut diadakan atas perintah hakim maka biaya PS dibebankan kepada pihak Penggugat atau Tergugat menurut pertimbangan hakim secara realistis dan patut. Dengan memperhatikan pihak yang paling berkepentingan, dalam hal ini adalah Penggugat, sehingga sewajarnya biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat terlebih dahulu kemudian kepada Tergugat.

Biaya Pemeriksaan Setempat mencakup :

- Biaya transportasi ke lokasi

- Biaya pembuatan sketsa tanah oleh BPN (jika meminta bantuan BPN)

- Biaya saksi-saksi dan ahli (jika ada). Biaya-biaya tersebut sesuai dengan radius yang telah disusun oleh PN masing-masing.

Pemeriksaan Setempat tidak akan dilaksanakan jika pihak yang diperintahkan untuk membayar tidak bersedia membayar biaya :

- Jika pihak yang diperintahkan untuk membayar biaya tidak bersedia membayar biaya Pemeriksaan Setempat maka Pemeriksaan Setempat tidak akan dilaksanakan (Pasal 160 Ayat 2 HIR)

Nilai kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat dinyatakan dalam Yurisprudensi:

Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam pasal 164 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim.

Dalam beberapa Yurisprudensi yakni putusan MA No.1497 K/sip/1983, MA 3197 K/sip/1983, Putusan MA 1777 K/Sip/1983 hasil PS dapat menjadi patokan hakim dalam :

- Menentukan luas, letak dan batas objek perkara

- Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan

- Dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa

Namun hal tersebut harus dikembalikan kepada asas pembuktian dalam hukum acara perdata, yakni asas pembuktian positif yang mencari kebenaran formil. Pada intinya kebenaran formil mencari kebenaran yang diperoleh dari alat bukti yang sah (berbeda dengan kebenaran materiil dalam acara pidana diperoleh dari alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim). Karena sebuah alat bukti yang sah akan memiliki kekuatan pembuktian, karena dengan kekuatan pembuktian tersebut hakim terikat untuk mempertimbangkan atau tidak sebuah alat bukti, selama PS dilaksanakan dengan cara melibatkan alat bukti yang sah, maka fakta atau keterangan yang diperoleh akan memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena itu fakta atau keterangan PS tersebut menjadi alat bukti yang sah dan valid untuk digunakan dalam pertimbangan putusan.

Langkah yang diambil oleh saudara anda dengan tidak memakai sarana yang telah diatur dalam hukum acara perdata tersebut sangat disayangkan, karena upaya hukum tersebut dapat memperkuat dalil dalam mengajukan gugatan.

Demikian jawaban dari Kami. Semoga bermanfaat.

Muhammad Nasir, SH,

Advokat Jakarta


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top