Konsultasi Hukum

Sentra Pelayanan Kepolisian. (JIBI Photo) Konsultasi Hukum

Bolehkah Polisi Tolak Laporan Masyarakat?

Bolehkah Polisi Tolak Laporan Masyarakat?

Pertanyaan

Dalam pemberitaan saat ini sedang ramai adanya korban tindak pidana kejahatan melapor ke polisi, tetapi laporannya ditolak. Pertanyaannya mengapa laporan ditolak dan apa yang harus dipahami masyarakat tentang penolakan laporan tersebut? Mohon penjelasannya.

Terimakasih

Salman

Boyolali

Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaan Saudara.

Yang perlu dipahami oleh masyarakat apa yang dimaksud dengan laporan. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Akan tetapi peristiwa yang dilaporkan masyarakat belum tentu merupakan perbuatan tindak pidana. Maka perlu dilakukan penyelidikan untuk menentukan perbuatan atau laporan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan.

Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Dalam hal ini anggota kepolisian tidak boleh menolak laporan dari masyarakat yang mengalami tindak pidana kejahatan ataupun yang melihat tindak pidana kejahatan. Anggota kepolisian wajib menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat yang mengalami tindak pidana kejahatan. Dijelaskan dalam Pasal 15 huruf a dan f Perkapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Setiap Anggota Polri dilarang :

a) Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangan;

b) mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.

Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

"Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana".

Menurut Pasal 3 ayat 3 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan penyidik/penyidik pembantu yang ditugasi untuk:

a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;

b. Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi;dan

c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Kajian awal dari laporan dibuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi di unit SPKT/SPK, setelah hal tersebut selesai dibuat penyidik/penyidik pembantu akan mengkaji awal guna menilai apakah laporan tersebut layak atau tidaknya laporan tersebut dibuatkan tanda penerimaan laporan dan laporan polisi.

Apabila dari hasil kajian awal dinilai tidak layaknya dibuatkan laporan polisi maka laporan polisi tidak dibuat berdasarkan yang diberikan.

Selanjutnya Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang, di antaranya :

a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;

c. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

d. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya.

Polisi harus bergerak cepat dengan laporan dan pengaduan masyarakat, di era digital saat ini, masyarakat lebih cepat untuk menginformasikan tindak pidana yang dialami melalui media sosial, agar cepat juga ditangain oleh pihak kepolisian, semua masyarakat berhak untuk membuat laporan kepolisian apabila mengalami atau melihat tindak pidana kejahatan di sekitar kita.

Jadi prinsipnya setiap laporan masyarakat selalu diterima kepolisian. Tapi tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti, sangat tergantung ada atau tidaknya unsur pidana.

Christin Sukmawati, S.H

Advokat di Jakarta.



0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top