Konsultasi Hukum

Ilustrasi pengadilan

Pelaksanaan Eksekusi Dihalangi, Apa Solusinya?

Pelaksanaan Eksekusi Dihalangi, Apa Solusinya?

Pertanyaan:

Salah satu mitra bisnis saya mempunyai permasalahan sengketa tanah yang berujung di pengadilan. Dalam perjalanan prosesnya dari tingkat pertama, banding, kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) semuanya dimenangkan oleh mitra bisnis saya. Tapi pada saat akan dialaksanakan eksekusi oleh Pengadilan terjadilah perlawanan yang bersifat frontal dan anarkis oleh pihak lawan. Mereka seakan tidak menerima proses eksekusi tersebut, sehingga ekesekusi tidak dapat dijalankan.

Yang ingin saya tanyakan upaya apa lagi yang bisa dilakukan oleh mitra bisnis saya selaku pemenang perkara ini? Kira-kira tindakan yang mestinya dilakukan oleh pihak pengadilan agar putusan tersebut dapat dieksekusi? Terima Kasih.

Broto, Jakarta Barat


Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara.

Untuk menjawab pertanyaan Saudara dalam kasus ini, satu-satunya institusi yang dapat melakukan eksekusi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas suatu perkara/sengketa keperdataan adalah pengadilan negeri terkait. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 195 ("HIR"). Dalam penjelasan Pasal tersebut paragraf ke-2 HIR berbunyi :

"Putusan Hakim perdata dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim Pengadilan Negeri".

Kemudian diatur juga dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Pelaksana putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan"

Untuk menyelesaikan permasalahan eksekusi tersebut, dapat dilakukan beberapa langkah,

1. Mengajukan permohonan informasi (tertulis) tentang pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terkait. Permohonan tersebut berisikan informasi yang ditujukan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait. Upaya ini ditempuh apabila memang Pengadilan Negeri terkait tidak memberikan kepastian pelaksanaan eksekusi ketika koordinasi secara lisan telah dilakukan oleh mitra bisnis saudara. Sebagai tambahan, karena hanya pihak Pengadilan Negeri tersebut yang dapat melakukan upaya eksekusi, terlepas adanya kendala di lapangan, tetaplah Pengadilan Negeri tersebut yang bertanggung jawab melaksanakan eksekusi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

2. Untuk melaksanakan eksekusi atas suatu putusan sengketa yang berpotensi konflik sudah sepatutnya apabila pihak Pengadilan Negeri terkait mengajukan permohonan pengamanan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

"Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat".

3. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu maka seharusnya pihak yang mewakili Pengadilan Negeri terkait dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana dengan berdasar pada ketentuan berikut :

Pasal 212 KUHP

"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang waktu itu menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal 216 ayat (1) KUHP

"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah".

Demikian jawaban atas pertanyaan Saudara. Semoga bermanfaat.

Joseph Pauner, S.H

Konsultan Hukum/Advokad pppdi Jakarta



0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top