Opini

As'ad Said Ali

Afganistan Menuju Sikap Moderat

Afganistan Menuju Sikap Moderat

Oleh: As'ad Said Ali*

Rekomendasi konferensi tahunan NU Afganistan (NUA) pada 30 - 31 des 2021 mendapat respons positif dari pemerintah Afganistan. Rekomendasi itu antara jaminan hak wanita dan pria menuntut ilmu, seruan agar negara dan dunia internasional memberi bantuan serta mendukung sistem pemerintahan Islami yang kompeten dan maslahat.

Dalam kaitan ini, Jubir pemerintah Afganistan Abdul Kahar Balkhi dalam wawancara dengan DW News pada 6 Jan 2022 menegaskan bahwa :

1. Pemerintah mengizinkan kepada wanita untuk belajar dari sekolah dasar hingga universitas. Saat ini 13 provinsi telah melaksanakan hal tersebut. Kebebasan wanita tersebut termasuk hak untuk bekerja.

2. Pemerintah juga memberikan kebebasan pers termasuk media asing meliput berita misalnya Aljazera, DW News dan AFP. Banyak media tidak beroperasi bukan karena dilarang tetapi karena pihak funding asing menghentikan aliran dana.

3. Pemerintah memang mengeluarkan aturan terhadap wartawan asing atas dasar sensitifitas masyarakat yang mayoritas muslim yang mengalami peperangan selama 43 tahun misalnya tentang blasphamy (penistaan agama).

4. Kini pemerintah telah mampu mengendalikan pemerintahan khususnya menegakkan keamanan dan ketertiban serta mencegah kekacauan tanpa kehadiran pasukan asing, sehingga tidak ada alasan bagi dunia kecuali mengakui suatu pemerintah yang sah sesuai perjanjian internasional protokol Montivedo 1933 .

Seperti diketahui, pemerintah Afganistan terbentuk setelah pasukan Taliban menduduki Kabul pada Agustus 2021. Tidak langsung efektif mengendalikan situasi, selain masih adanya perlawanan fisik dari lawan politiknya, juga kekacauan sebagai akibat pergantian kekuasaan secara mendadak dan tidak ada serah terima dengan pemerintahan lama.

Periode kritis masa transisi pergantian pemerintahan kini sebagian telah dapat dilewati. Tidaklah mudah memulai suatu pemerintahan dalam suatu negara yang diduduki oleh Soviet dan Amerika Serikat selama 43 tahun. Sangatlah tidak adil, dunia mengisolasi suatu negara yang baru lepas dari penjajahan tanpa memperhitungkan situasi sulit yang dihadapi.

Pengalaman Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan, baru tahun 1950 terbentuk pemerintahan yang effektip dan tercapai stabilitas keamanan. Sudah saatnya, pemerintahan Afganistan yang baru mendapat apresiasi internasional termasuk Indonesia. Anggapan Taliban sebagai teroris tidak lagi sesuai dengan realitas. Sejak berkuasa Afganistas telah menangkap sekitar 600 anggota ISIS.

Pada masa lalu, Taliban melakukan perlawanan terhadap tentara pendudukan AS dan dianggap oleh Barat sebagai teroris. Sama dengan sebutan ekstremis yang disematkan oleh Belanda/Sekutu kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia pada era revolusi fisik. Mereka telah berhasil mengusir penjajah dan mulai menata kehidupan nasional dalam suasana baru serta menerima pendapat ulama NU Afganistan (NUA) tentang perlunya moderasi sikap.

*Dr KH As'ad Said Ali, mantan Wakil Ketua Umum PBNU dan mantan Wakil Kepala.BIN.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top