Opini

Imam Anshori Saleh Opini

Aspek Hukum Kebiri Kimia

Aspek Hukum Kebiri Kimia

Oleh: Imam Anshori Saleh

TERDAKWA pemerkosa sejumlah santri, Herry Wirawan, selain dituntut hukuman mati juga dituntut dikebiri kimia. Masyarakat masih awam ihwal kebiri kimia ini. Sementara ini yang dikenal luas adalah kebiri sapi, dengan ciri sapi menjadi gemuk dan tujuannya dikebiri untuk memperoleh keuntungan dari daging sapi itu. Ini berbeda dengan kebiri untuk manusia, apalagi menggunakan sarana zat kimia. Kita perlu melihatnya dari aspek hukum, pengertiannya dan prosesnya.

Tata cara kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 pada 7 Desember 2020. Sebelumnya terdapat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap pelaku pencabulan.

Aturan ini menjelaskan lebih mendetail. Pasal 1 Ayat 2 aturan ini menyebutkan, kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Kebiri diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.

Lebih lanjut aturan itu menjelaskan bahwa kebiri kimia, atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan kepada pelaku sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan dilakukan oleh jaksa yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sosial. Hukuman kebiri kimia tak dapat dilakukan kepada pelaku yang masih anak-anak.

Selanjutnya pada Pasal 5 disebutkan bahwa kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Tindakan kebiri kimia harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Sebelum dikebiri, pelaku harus melalui penilaian klinis, kesimpulan, hingga akhirnya hukuman dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Dalam ppasal 9 disebutkan bahwa hukuman kebiri kimia dilakukan setelah pelaku menjalani masa pidana pokok. Setelah dilakukan, jaksa juga harus memberitahu pihak keluarga korban bahwa hukuman tersebut telah dilaksanakan.

Pengertian

Kebiri kimia adalah salah satu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan).

Kekerasan seksual terhadap anak sering kali berkaitan dengan pedofilia. Pedofilia didefinisikan sebagai minat seksual yang berkelanjutan terhadap anak di bawah usia 13 tahun. American Psychological Association menyatakan bahwa pedofilia adalah gangguan mental, dan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak selalu salah.

Kebiri pada pria adalah prosedur seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Pengebirian kimia dilakukan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar testosteron, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut, dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual.

Tidak seperti kebiri bedah yang bersifat permanen, efek kebiri kimia pada seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan. Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepas kelenjar pituari dari hormon prekusor untuk produksi testosteron.

Meskipun sudah dituangkan dalam peraturan perundangan dan sudah diterapkan dalam praktik peradilan toh masih dipersoalkan dari perspektif hak asasi manusia. Komnas HAM Indonesia berpendapat bahwa kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan, bertentangan dengan HAM. Alasannya disebutkan dalam pasal 28 G ayat (2) UUD NKRI 1945: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Maksud dari pasal 28 G ayat (2) UUD NKRI 1945 adalah tidak membenarkan adanya WNI yang dikenai penyiksaan, dan/atau tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat manusia atau warga negara. Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan. Komnas HAM memandang perlunya pengkajian ulang atas UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur rinci hukuman tersebut.

Namun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berpenadapat lain. Deputi Perlindungan Anak Nahar membantah pernyataan yang menyebut hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 melanggar prinsip hak asasi manusia. Menurut Nahar, hukuman kebiri kimia dalam PP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman kebiri kimia dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Realitasnya saat ini hukuman kebiri kimia telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70/2020. Penulis setuju dengan rekomendasi Komnas HAM, bahwa penggunaan hukuman kebiri kimia ini harus sangat selektif dan terbatas, serta melewati proses screening yang ketat, sehingga benar-benar memenuhi aspek hukum dan hak asasi manusia. (*)


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top