Konsultasi Hukum

Kebiri kimia. (foto-detik.com)

Dasar Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia

Dasar Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia

Pertanyaan:

Dewan Redaksi pengasuh rubrik Konsultasi Hukum Spost.id yang terhormat. Saya ingin bertanya. Akhir-akhir ini marak pemberitaan di media mengenai tuntutan hukuman kebiri kima terhadap pelaku pemerkosa 13 santriawati di Jawa Barat.

Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar hukuman kebiri kimia di Indonesia dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? Mohon dijelaskan.

Terima kasih.

Reza di Ciamis

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan saudara. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ("UU No. 23/2002") telah mengatur ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia guna memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kima diatur lebih lanjut dalam PP No. 70/2020. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) PP No. 70/2020, kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Adapun pengenaan tindakan kebiri kimia dikecualikan terhadap pelaku yang merupakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Tindakan kebiri kimia hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan segera setelah pelaku selesai menjalankan pidana pokok. Secara garis besar, tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis yang menghasilkan kesimpulan guna memastikan pelaku layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Dalam hal pelaku dinyatakan layak, maka tindakan kebiri kimia dapat dilaksanakan. Namun apabila pelaku dinyatakan tidak layak, pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan selanjutnya dilakukan penilaian klinis dan kesimpulan ulang terhadap pelaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81A UU No.23/2002, tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pelaku yang dikenakan tindakan kebiri kimia berhak mendapatkan rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial , dan rehabilitasi medik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Andi Taufiq Muliawan, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum



0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top