Opini

Sekolah Yayasan Miftahul Huda

Tangis Sekolah Swasta Saat Guru Honorer Jadi PPPK

Tangis Sekolah Swasta Saat Guru Honorer Jadi PPPK

Oleh: Imas Senopati

AWALNYA sekolah-sekolah swasta menyambut baik kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka peluang bagi para guru berstatus honorer untuk menjadi pegawai pemerinttah. Harkat dan kesejahteraan para guru yang mengabdi di sekolah mereka bakal naik.

Tapi usai ujian dilaksanakan dan guru-guru lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengelola sekolah swasta menangis sendu.

Guru-guru mereka dijadikan tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri. Terjadilah migrasi guru-guru berdedikasi dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Mereka beruntung sekolah yang ditinggalkannya buntung.

Kebijakan Kemendikbud itu akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru, Juli 2022. Maka ormas keagamaan, pondok pesantren dan yayasan yang mengelola pendidikan kini resah. Guru-guru yang lolos akan tertawa lebar. Tapi sekolah yang ditinggalkan akan kehilangan tenaga yang berpengalaman mengajar.

"Bayangkan mas, 17 guru (guru SD 7, guru SMP 6, guru SMK 4) dibawah yayasan pondok pesantren saya sudah mengabdi sedikitnya lima tahun 5 tahun, malah sudah ada yang 22 tahun, tiba-tiba dibedol dan dibajak PPPK akan ditugasi ke sekolah-sekolah negeri. Apa nggak ngenes?" keluh Ustad Masjhud Rahmy, Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Miftahul Huda di sebuah pondok pesantren di Kroya, Jawa Tengah.

Suara Masjhud rasanya mewakili suara ribuan pengelola sekolah swasta lainnya. Mereka bakal kehilangan sumber daya manusia dan berdampak pada kualitas sekolah. Apalagi pendidikan di sana termasuk yang terbesar di antara sekolah-sekolah Nahdliyin di Kabupaten Cilacap. Ada sejumlah sekolah yang dikelola di Yayasan Miftahul Huda, SD, SMP dan SMK. Guru-guru yayasan itu akan "bedol deso" menjadi PPPK.

"Lha apa nggak pusing, mencari guru baru berkualitas itu nggak gampang. Sekolah bisa gulung tikar jika kepercayaan masyarakat melorot juga," tambah Masjud Rahmy, sarjana Teknik Geodesi UGM yang membantu keluarganya mengelola pendidikan di kampung kelahirannya itu.

Masjhud menyebut kebijakan sekarang dalam hal pendidikan mundur dibanding era Orde Baru. Menurut penuturan pensiunan perusahaan minyak Petronas itu, dulu di era 1970 ada bantuan guru PNS ditugaskan di sekolah swasta. Kebijakan itu dicabut pada tahub 2005-an.

Tapi kemudian diakuinya pemerintah membantu dengan memberikan semacam tunjangan kepada guru swasta yang lulus program sertifikasi Rp3,5 juta perbulan. Juga kepada sekolah diberi dana BOS (biaya operasional sekolah) Rp1 jutaan setahun dikali jumlah siswa yang dididik.

"Nah setelah kami (sekolah swasta) bersusah payah membina para guru, dengan bantuan-bantuan tersebut, sekarang justru infrastruktur pokok sekolah, guru, yang sudah berkualitas dibajak pemerintah dengan iming-iming PPPK. Opo tumon?" keluh Masjhud dengan nada kesal.

Protes MUI dan Muhammadiyah

Jika Masjhud Rahmy hanya bisa menggerutu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebar kegundahannya ke media massa. Dia mengusulkan agar para guru honorer swasta yang telah lulus dalam seleksi PPPK ditempatkan di sekolah awal tempat mereka mengajar.

Anwar Abas yang juga pengurus Pusat Muhammadiyah itubmerespon sekolah swasta yang terancam kekurangan guru karena migrasi pengajar ke sekolah negeri usai lolos PPPK.

"Kalau seandainya ada di antara mereka yang sudah bekerja di sekolah-sekolah swasta tersebut, lalu lulus dalam perekrutan PPPK, maka mereka yang lulus tersebut sebaiknya diangkat dan ditempatkan di sekolah di mana mereka telah mengabdi dan mengajar selama ini," kata Anwar dalam keterangan resminya, Senin (17/1).

Anwar berharap kebijakan PPPK jangan sampai membuat masalah bar ketersediaan guru di sekolah milik organisasi kemasyarakatan atau swasta menjadi bermasalah. Terlebih, para guru yang lolos PPPK itu pasti akan pindah ke sekolah milik pemerintah.

"Dan mereka pasti meninggalkan sekolah-sekolah tempat mereka bekerja sebelumnya," kata Anwar.

Melihat hal itu, Anwar menyatakan guru-guru tersebut tetap bisa mengajar di sekolah asalnya. Dengan demikian, kata dia, pemerintah juga ikut membantu meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta.

Sorotan serupa pernah dikemukakan oleh Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Alpha Amirrachman. Ia menyorot pengangkatan guru honorer sekolah swasta menjadi PPPK membuat banyak guru dari sekolah Muhammadiyah yang berpindah menjadi guru di sekolah negeri.

Alpha mengatakan program PPPK tersebut menimbulkan kegaduhan, terutama di sekolah swasta yang bisa terancam kekurangan guru karena migrasi pengajar ke sekolah negeri.

"Saat ini sudah tercatat hampir 3 ribu guru Muhammadiyah yang diterima di program PPPK, dan ini katanya akan terus meningkat. Satu sisi mereka mengalami peningkatan pengalaman, peningkatan kesejahteraan. Namun pada saat yang sama mereka meninggalkan sekolah Muhammadiyah dan ini menimbulkan permasalahan baru," kata Alpha dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1).

Sejauh ini belum ada respon yang jelas dari Kemendikbud, khusunya pihak Ditdasmen. Masjhud Rahmy dan Muhammadiyah berharap ada revisi dari kebijakan yang merugikan sekolah-swasta itu. Selayaknya pemerintah dan swasta bekerja sama yang baik dalam memajukan pendidikan, bukan malah mematikan dengan kebijakan yang salah.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top