Konsultasi Hukum

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022. (ANTARA)

Perubahan Ketentuan Syarat Pencarian JHT

Perubahan Ketentuan Syarat Pencarian JHT

Pertanyaan

Apakah benar saat ini Menteri Ketenagakerjaan menetapkan syarat pencairan JHT saat peserta memasuki umur 56 tahun? Selain itu di berbagai media memberitakan mengenai rencana Menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi ketentuan tersebut padahal baru saja diundangkan. Apakah hal ini diperbolehkan?

Aldino,
Makassar

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan saudara.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan sesuai amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tanggal 4 Februari 2022 telah diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 ("Permenaker No. 2/2022") yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT, yakni saat peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Termasuk dalam kategori penerima manfaat yang mencapai usia pensiun adalah peserta yang berhenti bekerja dengan alasan mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Menjawab pertanyaan saudara, ketentuan pembayaran manfaat JHT berdasarkan Permenaker No. 2/2022 adalah saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun hanya berlaku terhadap peserta yang mencapai usia pensiun, peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berbeda dengan ketentuan yang yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015 ("Permenaker No. 19/2015"), dimana pembayaran manfaat JHT kepada peserta yang mencapai usia pensiun dibayarkan secara tunai dan sekaligus, sedangkan terhadap peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaannya dan yang terkena PHK memiliki masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak pengunduran diri atau PHK tersebut terjadi.

Perlu diketahui bahwa Pasal 15 Permenaker No. 2/2022 mengatur mengenai masa mulai berlakunya peraturan tersebut terhitung setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan, yakni baru mulai berlaku efektif pada tanggal 3 Mei 2022. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku saat ini terkait pembayaran manfaat JHT masih merujuk pada Permenaker No. 19/2015.

Bahwa meskipun belum mulai berlaku secara efektif, Permenaker No. 2/2022 mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, merujuk artikel spost.id dalam tautan https://www.spost.id/news/58651/menaker-kami-masih-punya-waktu-sampai-4-mei-2022-revisi-jht, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan komitmennya untuk merevisi Permenaker No. 2/2022 dengan mendengar aspirasi dari berbagai pihak.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, tata cara pembentukan peraturan Menteri dalam lingkup Kementerian Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2015 ("Permenaker No. 8/2015"). Pada prinsipnya, pembentukan peraturan Menteri Ketenagakerjaan dilakukan melalui program perencanaan penyusunan peraturan Menteri yang wajib mempertimbangkan urgensi, tujuan, dan sasaran yang ingin diwujudkan, yang mana hal ini sudah seharusnya diterapkan dalam penyusunan Permenaker No. 2/2022. Namun demikian, Permenaker No. 2/2022 yang baru diundangkan masih dapat direvisi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Permenaker No. 8/2015 dengan pertimbangan adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Demikian jawaban ini Kami sampaikan. Semoga bermanfaat.


Andi Taufiq Muliawan, S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top