Catatan dari Senayan

Ceramah radikal. (ilustrasi)

Menangkal Penceramah Radikal

Menangkal Penceramah Radikal

SUDAH cukup lama kita risau dengan dibiarkannya penceramah radikal merambah tempat-tempat ibadah atau forum lainnya. Bahkan di kementerian atau lembaga negara dan perusahaan BUMN, dan pemerintahan daerah, mereka dengan bebasnya mengumbar pernyataan yang tak pantas. Mereka secara agitatif mencerca pemerintah, menyudutkan aparat, menggiring opini untuk mengikuti paham lain di luar paham genuine negeri sendiri. Mereka juga menebarkan paham antikeberagaman yang sejatinya telah menjadi keunggulan bangsa kita

Keberatan masyarakat, ormas, dan pengamat sudah sering dilayangkan. Tapi bak teriak di tengah hutan, kerisauan itu tak bersambut. Kecemasan itu terkesan dibiarkan berlalu seolah tak ada masalah. Karena pembiaran yang berlarut ternyata berpengaruh pada sebagian masyarakat, termasuk aparat sipil negara, pegawai BUMN, dan warga lainnya, bahkan institusì militer. Banyak yang terpapar radikalisme di kalangan mereka.

Bersyukur keresahan dan kecemasan masyarakat itu diakomodasi pemerintah. Merasa dampak negatifnya sudah mengganggu tatanan sosial. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibeber ciri-ciri penceramah radikal itu. Seperti disampaikan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid, beberapa hari yang lalu. Sedikitnya ada lima ciri penceramah radikal: Pertama, mengajarkan anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah internasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain berbeda paham. Ketiga, menanamkan sikap antipemerintah yang sah. Keempat, memiliki sikap ekslusif terhadap lingkungan. Kelima, memiliki pandangan antibudaya ataupun antikearifan lokal.

Dengan ciri-ciri penceramah seperti itu BNPT mengajak semua pihak untuk tidak terjebak pada tampilan, tetapi isi ceramah dan cara pandang mereka dalam melihat persoalan keagamaan yang selalu dibenturkan dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan keragaman. Tentu ke depan tidak berhenti pada pencirian semata. Tindak lanjutnya adalah menghentikan aktivitas penceramah radikal dengan langkah konkret. Syukur kalau mereka dapat disadarkan dan dimanfaatkan kemampuannya untuk menebar kebaikan sesuai garis kebijakan negara.

Sebenarnya sudah lama pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama merencanakan ada sertifikasi juru dakwah. Tujuannya selain agar para penceramah memiliki kemampuan terukur di bidang penyiaran agama dan ideologi. Sayangnya program itu ditentang ramai-ramai, seolah ada pembatasan berdakwah menyiarkan agama. Parpol dan ormas tertentu pun ikut lantang menyuarakan penolakan itu. Seolah upaya itu sebagai bagian dari politik negara untuk memberangus kebebasan bersuara.

Bisa jadi rencana BNPT menertibkan penceramah radikal akan kembali menghadapi tantangan oleh kelompok-kelompok yang sama atas nama demokrasi dan hak asasi manusia. Langkah pemerintah tak boleh surut. Diperlukan regulasi yang kuat dan mengikat. Rasanya sekadar imbauan atau teguran tidak akan mempan menyelesaikan masalah ini. BNPT jangan sampai dibiarkan teriak sendiri tanpa dukungan kita semua.

Adalah hak negara untuk mengatur batas kebebasan. Jika kebebasan bersuara sudah menabrak ideologi negara, pemerintah wajib mencegahnya. Itu juga dilakukan semua negara. Kaum agamawan, akademisi, ormas parpol, dan kita semua mesti tergugah untuk terlibat. Membiarkan penceramah radikal bebas, sama halnya dengan menyemai munculnya kelompok yang membenci NKRI dan Pancasila. Dua kesepakatan luhur yang wajib dijaga segenap anak bangsa. (*)


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top