Catatan dari Senayan

Edhy Prabowo

Diskon Gede Hukuman Edhy Prabowo: Ironi MA dan KPK

Diskon Gede Hukuman Edhy Prabowo: Ironi MA dan KPK

PUBLIK masih ramai membicarakan ihwal diskon hukuman yang tidak tanggung-tanggung dari Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dari hukuman 9 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi hanya 5 tahun di tangan MA.

Bukan semata soal jumlah hukumannya, tapi alasan pengurangan hukuman itu, karena Edhy Prabowo dinilai berkinerja baik saat menjabat menteri. Duh, alasan yang tidak dikenal dalam ilmu hukum di mana pun. Di semua literatur ilmu hukum memang ada beberapa musabab yang dapat meringankan hukuman seseorang. Tapi tidak satu pun yang menyebut hal yang disebutkan majelis kasasi MA untuk mendiskon hukuman Edhy Prabowo.

Publik dan terutama pengamat heran. Ada apa dengan majelis hakim kasasi yang pasang alasan aneh itu? Bahwa penilaian kinerja di pemerintahan itu sama sekli bukan urusan MA yang berada di ranah yudikatif. Presidenlah yang berhak menilai kinerja Edhy Prabowo. Selain itu apa yang menadi ukuran kinerja baik yang jadi penilaian MA? Ini ironi yang kesekian kalinya dilakukan MA dan jajarannya.

Anehnya lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pura-pura mempersoalkan putusan kasasi MA itu. Atas dasar itu, KPK menyinggung ihwal seharusnya majelis hakim kasasi mempertimbangkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa _(extraordinary crime)._ Padahal tuntutan KPK terhadap Edhy Prabowo sejak semula ya hanya lima tahun. Sebenarnya KPK lewat Jaksa Penuntut Umumnya bisa saja melakukan Peninjauan Kembali PK. Tapi sepertinya itu tidak dilakukannya. Pasalnya ya tuntutan hukumannya yang super ringan itu. Jadi kalau KPK mengajukan PK ya lucu-lucuan saja.

Jadi ungkapan korupsi itu _extra ordinary crime_ ternyata hanya basa-basi. Mestinya kalau korupsi dianggap kejahatan luar biasa ya tidak mengajukan tuntutan seringan itu. Apalagi kemudian ketika publik mengkritisi putusan MA, KPK ikut nimbrung. Ini juga ironi kesekian kalinya KPK kita.

Lantas apa yang bisa diharapkan dari penegakan hukum di negeri ini jika penegak hukum penuh dengan ironi seperti itu? Hukuman yang mestinya dapat menjerakan hanya menjadi semacam sandiwara. Wajar kalau publik kemudian mencurigai kemungkinan adanya permainan di antara penegak hukum dan para elite kekuasaan. Sedih rasanya.


.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top