Catatan dari Senayan

Logo halal

Logo Halal Kemenag: Menyoal yang tak Perlu

Logo Halal Kemenag: Menyoal yang tak Perlu

Oleh: Imas Senopati

ADA sejumlah orang di antara bangsa kita ini yang tergolong latah atau nyinyir: mempersoalkan yang sebenarnya tidak perlu. Apalagi kelatahan itu hanya terpengaruh oleh pendapat satu-dua orang yang dipantulkan oleh media massa dan media sosial. Tentu suara itu menurut subjektivitas mereka. Yang terbaru soal logo label sertifikasi halal yang digunakan Kementerian Agama (Kemenag). Dipersoalkan bentuk logo yang mirip gunungan wayang dituding Jawa sentris. Kaligrafi Arabnya juga dinilai berbeda dengan jenis kaligrafi logo sebelumnya bikinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau logo label halal di negara-negara lainnya. Warnanya yang dominan ungu di logo halal Kemenag disebut tak Islami.

Duh, coba berpikir dengan perspektif yang lebih objektif. Logo itu juga mirip bentuk kubah menara masjid. Coba dilihat secara cermat, bukan semata dibayangkan seperti gunungan wayang. Tak ada keharusan menggunakan jenis kaligrafi tertentu. Semua jenis kaligrafi itu baik dan berlaku universal dan sama sekali tak terkait dengan syariat. Bahkan jika ada jenis baru kaligrafi pun tidak harus dilarang. Kaligrafi itu bagian dari seni yang terus berkembang. Warna ungu dianggap tidak Islami, karena biasa dipakai simbol agama lain. Ini sama halnya saat pohon cemara itu identik dengan pohon Natal milik umat Kristiani. Orang Islam katanya tak pantas menanam pohon cemara. Pertanyaannya, sejak kapan pohon dan warna itu beragama? Bukankah keberagaman di semesta alam itu bagian dari sunatullah?

Kita lebih setuju dengan komentar singkat Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu"thi, menanggapi pro-kontra logo sertifikasi halal Kemenag ini. Bahwa soal logo bukanlah sesuatu yang substantif. Baginya terpenting adalah kepastian semua produk yang diberi label itu sudah terkonfirmasi halal untuk dikonsumsi umat Islam. "Logo itu bukan hal yang substantif. Yang sangat penting adalah kepastian dan jaminan bahwa produk yang diberi label halal itu benar-benar halal," kata Mu"ti. Juga pendapat Ketua Tanfidziah PBNU KH Ahmad Fahrurrozi. Dia mengaku tak ada masalah dengan logo baru halal dari Kemenag tersebut. Ia meminta kepada masyarakat untuk melihat secara positif logo tersebut. "Yang penting subtansi proses kehalalan tetap terjaga."

Kalau maunya kritis, mestinya mereka mempertanyakan uang pendaftaran logo halal di MUI dari para pengusaha selama ini. Apakah uang itu masuk negara atau tidak. Sudah berapa jumlah uang yang terhimpun sejak 1989? Bagaimana pertanggungjawabannya? Komisi Informasi Pusat (KIP) pernah mempertanyakan soal pertanggungjawaban keuangan sertifikasi halal ke MUI tapi tak terjawab. Meski begitu, mereka tak bisa memaksa MUI, atau lembaga publik nonpemerintah lain, untuk membuka data tersebut. Kewajiban bagi badan publik non-negara seperti MUI untuk membuka data pengelolaan keuangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini yang lebih penting. Sama halnya ketika publik mempertanyakan dana haji yang terkumpul di Kemenag. Ternyata dana itu dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan semuanya secara transparan.

Sebagai informasi, terhitung 11 Oktober 2017 pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang selama ini ditangani MUI. Pencabutan mandat itu ditandai dengan peresmian beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal BPJPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal. Transisi pemberi label sertifikasi halal dari MUI ke Kemenag berlangsung sekitar lima tahun. Dengan peralihan itu maka Kemenag perlu menerbitkan logo baru yang diramaikan beberapa hari terakhir ini.

Polemik pro-kontra logo sertifikasi halal sebaiknya dihentikan. Mempersoalkan hal-hal yang tidak substantif hanya buang-buang waktu dan energi. Entah mengapa Sebagian masyarakat suka sekali mempersoalkan hal-hal yang tidak penting dan kontraproduktif seperti itu. Dalam beberapa waktu terakhir ini misalnya ramai di media massa dan media sosial menyoal nama "Ibu Kota Negara Nusantara" dan "Kendi Nusantara". Mereka lupa bahwa Nusantara itu sudah menjadi kosakata yang identik dengan Indonesia.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top