Catatan dari Senayan

Pemerintah Digebuk Minyak Goreng

Pemerintah Digebuk Minyak Goreng

Pemerintah Digebuk Minyak Goreng

Oleh: Imas Senopati

SUKA tidak suka kita harus setuju dengan penilaian banyak pihak bahwa pemerintah tidak lulus dengan ujian dalam perniagaan minyak goreng. Awalnya berminggu-minggu minyak goreng langka di berbagai daerah. Pemerintah lambat bergerak. Keluhan ibu-ibu sampai pedagang makanan bak teriak di padang pasir. Stok minyak goreng di toko-toko kelas grosir sampai pedagang kecil di kota dan di desa kosong melompong.

Aneh, negara penghasil _crude palm oil_ (CPO) terbesar kok alami kelangkaan minyak goreng. Tidak salah kalau ada yang mengibaratkan "tikus mati di lumbung padi". Sah juga berbagai olok-olok terhadap ironi minyak goreng ini.

Setelah diteriaki beramai-ramai, Kementerian Perdagangan baru bangun dari mimpi. Ini sudah SOS. Jajarannya mulai digerakkan dengan operasi pasar (OP). Minyak goreng mulai digelontorkan ke daerah-daerah. Tapi tak menolong. Ya minyak goreng murah hanya cukup untuk kawasan OP. Jumlah yang dijual dengan harga murah sangat terbatas. Antrean minyak goreng harga murah terjadi di mana-mana. Yang tidak kebagian minyak OP tetap kelabakan, terpaksa membeli dengan harga mahal.

Harga murah yang ditetapkan antara Rp12,5 ribu hingga Rp14.000 tak jalan. Minyak menjadi semakin langka. Kalaupun tersedia mesti dibeli dengan harga tinggi. Lalu muncul tudingan macam-macam kepada pedagang. Ada kartel, ada penimbunan, ada mafia. Produsen minyak juga dituding lebih suka menjual minyak goreng ke luar negeri daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang mengumbar tudingan tidak main-main, Kemendag dan Komisi Persaingan Usaha (KPPU).

Kedua institusi itu mengancam akan mengusut dan akan mengumumkan mafia dan penimbun minyak goreng. Bahkan sudah ditentukan hari "h" pengungkapannya. Entah kenapa Kemendag batal mengumumkan. Malah melimpahkan ke Polri. Walhasil sampai hari ini Polri tak kunjung mengungkap. Takut kepada siapa?

Tudingan pengusaha lebih suka mengekspor pun dibantah. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sebut kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri untuk CPO tembus 190 juta liter. Sekjen Gapki Eddy Martono menuturkan sebagian besar eksportir sudah memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk memasok bahan baku dengan harga murah kepada produsen minyak goreng dalam negeri.

Para produsen pun bersuara. Produksi minyak goreng normal. Dicek polisi ke pabrik pun tak ada pengurangan.

Sementara itu distributor tak mau dicap menimbun. Barang belum diedarkan semua karena harga jual yang dipatok pemerintah terlalu rendah. Semula Rp14.000 per liter, diturunkan lagi menjadi Rp12.500 per liter. Hitungannya mereka akan mengalami kerugian besar jika menjual minyak goreng lebih rendah daripada harga pembelian di tingkat produsen.

Nah, Istana pun tidak sabar dengan langkah Kemendag, membiarkan dialektika minyak goreng tak berujung itu. Dalam rapat terbatas pun diputuskan harga jual minyak goreng dibiarkan sesuai mekanisme pasar. Harga eceran tertinggi (HET) pun dicabut. Nah para pengusaha minyak goreng bertepuk tangan. Ibu-ibu dan penjual makanan olahan tetap menjerit kelimpungan. Barang melimpah, tapi harganya selangit. Harga minyak di pasar mencapai Rp20 ribu sampai Ro25 ribu.

Pemerintah ganti yang ramai-ramai kena tuding: kalah dari pengusaha minyak goreng, gagal mengendalikan harga komoditas di negeri kelapa sawit yang logikanya mestinya melimpah ruah dengan harga murah.

Sebagai perbandingan, sesama penghasil CPO, di Malaysia harga minyak goreng bisa lebih rendah. Di negeri tetangga itu, rendahnya harga minyak goreng di Malaysia adalah efek dari program subsidi pemerintah. Di sana ada yang mereka kenal sebagai cooking oil stabilization scheme (COSS). Minyak goreng ini akan produsen kemas dalam plastik polybag sederhana sehingga harganya lebih rendah. Pemerintah Malaysia juga menggelontorkan dana sebesar RM1,9 miliar atau Rp6,48 triliun untuk subsidi minyak goreng di tahun 2022 ini.

Kerentanan seperti ini sangat berbahaya. Baru diuji dengan minyak goreng saja pemerintah tak lulus. Jika pemerintah tak segera membenahi kebijakan, fakta ini akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu menjelang Pemilu 2024 ini. *


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top