Catatan dari Senayan

Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa (Foto/Youtube)

Keturunan PKI Punya Hak Sama

Keturunan PKI Punya Hak Sama

PAGI-PAGI seorang kawan menanya lewat WhatsApp, apa benar sekarang anak PKI boleh mendaftar menjadi anggota TNI. Disertakan juga di WA itu link berita pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal itu.

Alasan Panglima TNI jelas. Yang dilarang itu PKI, yang kedua ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Itu yang tertulis," kata Andika menyampaikan isi Ketetapan MPRS XXV/1966 sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

"Ya nggak ada yang salah pernyataan Panglima itu," jawab saya.

"Memang tidak pakai screening lagi?" tanya kawan saya lagi.

Saya kemudian menjelaskan, jika keturunan PKI mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Asalkan memenuhi persyaratan kualifikasi dan lulus tes ya bisa saja menjadi anggota TNI, ASN atau jabatan apa pun di negeri ini.

Pertanyaan kawan saya tadi mungkin juga mewakili pertanyaan banyak orang tentang hal yang sama. Stigmatisasi keturunan PKI sulit hilang dari masyarakat kita. Dulu di masa Orde Baru, keturunan PKI sangat sulit menjadi ASN, anggota ABRI, atau jabatan-jabatan publik lainnya. Karena itu banyak yang kaget membaca pernyataan Jenderal Andika Perkasa itu. Padahal kalau kita pahami dari perspektif hukum, agama, dan sosial, pernyataan itu biasa saja dan sangat wajar.

Dari perspektif hukum, semua warga negara dijamin hak asasinya, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesalahan dalam tindak pidana pun tidak dapat diwariskan.

Dari perspektif sosial dan agama, kita tidak mengenal "dosa turunan". Manusia tak bisa memilih lahir dari siapa, suku apa, golongan dan partai politik apa. Mereka tidak memilih tapi dipilihkan siapa leluhurnya. Kita tidak boleh melupakan peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965. Tapi apakah semua anggota PKI yang sama sekali tidak terlibat juga mesti bertanggung jawab atas peristiwa itu? Kalau jawabnya ya, apakah dosa para pelaku peristiwa kelam itu harus ditimpakan kepada anak cucu anggota PKI yang lahir 40 tahunan kemudian?

Dari perspektif sosial dan agama, kita tidak mengenal "dosa turunan". Manusia tak bisa memilih lahir dari siapa, suku apa, golongan dan partai politik apa. Mereka tidak memilih tapi dipilihkan siapa leluhurnya. Karena itu pernyataan Panglima TNI itu mempertegas bahwa di negara hukum kita, hak semua warga negara mesti sama dan harus dijaga. _Equality before the law._


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top