Catatan dari Senayan

Ilustrasi Kasus Gorden DPR RI

Gorden DPR dan Rendahnya Kepercayaan

Gorden DPR dan Rendahnya Kepercayaan

EKONOM Faisal Basri malas diwawancara wartawan sebuah stasiun televisi soal heboh gorden rumah dinas atau rumah jabatan anggota DPR. "Itu mah recehan, kita bicara yang besar-besar", katanya. Meski begitu dia tak setuju soal kebutuhan rumah dinas menjadi urusan negara. "Zaman dulu, jika DPR berangkat sidang, cukup disediakan bus, tidak ribet, pengawalnnya cukup satu unit, tidak setiap anggota perlu pengawalan. Tapi zaman sudah berubah," Faisal Basri memberi contoh betapa urusan DPR yang remeh seolah menjadi urusan besar.

Pernyataan Faisal Basri itu tak jauh dari komentar komika Bintang Emon soal hal yang sama. Kali ini nitizen meributkan ada anggaran DPR untuk mengganti gorden rumah dinas anggotanya sebesar Rp48,7 milyar untuk 505 unit rumah jabatan anggota Dewan. Jika dibagi, maka satu rumah rata-rata menghabiskan dana Rp90 juta. Kata Bintang Emon, "Ya terus kenapa, nggak usah sok kagetlah ya, kaya baru pertama aja ada berita beginian dari DPR," ujarnya.

Bintang Emon benar. Dulu masyarakat pernah ramai soal anggota DPR minta ganti mesin cuci, minta jatah apartemen, minta hotel khusus untuk karantina, dan sebagainya. Semua itu dilakukan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang memprihatinkan. Kali ini saat rakyat menjerit oleh harga kebutuhan mahal dan kelangkaaan minyak goreng, anggota DPR yang hidupnya jauh lebih baik seolah tak bermpati. Yang terjadi justru mereka ingin melengkapi kebutuhan sekunder.

Kalau mereka merasa gorden di rumah jabatannya tak layak lagi, tak ada salahnya mereka membeli barang itu sendiri. Gaji dan take home pay anggota DPR lebih dari cukup. Fasilitas negara yang diberikan negara pun sangat memadai. Di rumah jabatan itu semua kebutuhan: listrik, gas, telepon, dan air semua sudah dibeayai negara. Kendaraan, berbagai tunjangan pun sudah dibantu dengan uang negara. Kalau sekadar beli gorden rasanya kok bukan beban berat. Harga gorden sangat kecil dibandingkan dengan gaya hidup dan tampilan gebyar mereka.

Ada jawaban dari Sekretaris Jenderal DPR, gorden yang ada di rumjab berumur 13 tahun dan tidak layak pakai lagi. Sudah mirip kain pel. Benarkah itu? Kalau itu benar, perlu dicek, apakah gorden yang ada itu dulu kualitasnya cukup bagus? Yang biasa terjadi barang-barang yang dibeli untuk rumjab, termasuk gorden, tak sesuai antara anggaran yang disediakan. Bisa juga _mark-up-_nya nggak kira-kira. Jika kualitas barangnya buruk, wajar jika tidak awet. Sebagai perbandingan gorden di rumah pribadi penulis sudah dipakai 17 tahun, sejak 2005, kenyataannya masih bagus.

Nah, hal-hal yang menyangkut mekanisme pemenuhan kebutuhan dan penggunaan anggaran tidak pernah diungkap. Saatnya DPR kita selain tidak "cengeng" dengan berbagai kebutuhan remeh temeh, sebaiknya juga terbuka dalam hal mekanisme kerja di aparatur di bawah Badan Urusan Rumah Tangga, alat kelengkapan resmi Dewan.

Penulis yakin banyak di antara anggota DPR yang tak memedulikan hal-hal seperti itu. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR sebaiknya digunakan juga untuk mengawasi institusinya sendiri. Agar DPR terbiasa berintrospeksi dan transparan dalam penggunaan anggaran. Jangan seperti kata pepatah, "Gajah di pelupuk mata tampak, semut di seberang laut terlihat.

Ketika sebagian rakyat meributkan gorden untuk rumjab DPR, Sekjen DPR bersemangat memberikan alasan. Siapa yang sebenarnya kebangetan? Publiknya memang sudah sering mempersoalkan yang aneh-aneh di DPR. Wajar, rakyat yang memilih wakilnya mengkritisi kelakuan wakilnya agar kinerjanya lebih meningkat. Karena menurut hasil survei Indikator yang dirilis pekan lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR saat ini terendah, di atas partai politik.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top