Konsultasi Hukum

Palu hakim

Kasus Penipuan Dapatkah Diproses Perdata dan Pidana Bersamaan?

Kasus Penipuan Dapatkah Diproses Perdata dan Pidana Bersamaan?

Pertanyaan:

Kepada Tim Konsultan Hukum SPOST.id, ada yang ingin saya tanyakan. Saat ini saya mengalami kasus penipuan dan sudah saya laporkan ke kepolisian dan sudah di-BAP, baik saya sebagai pelapor maupun saksi lainnya.

Setelah berdiskusi dengan keluarga dan kerabat terdekat mereka menyarankan saya untuk mengajukan gugatan perdata secara bersamaan di pengadilan negeri dengan kasus yang sama. Dalam hal ini saya kurang paham, apakah proses seperti ini bisa dilakukan atau dijalankan secara bersamaan?

Adjie, Magelang

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Terkait mana yang lebih dulu antara tuntutan pidana dan tuntutan perdata dalam kasus penipuan atau diproses bersama-sama, tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengatur kasus penipuan. Misalnya proses pidananya harus mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terlebih dahulu, kemudian mengajukan gugatan perdata.

Hanya saja akan lebih baik kasus penipuan dibuktikan terlebih dahulu karena dalam kasus penipuan harus dibuktikan apakah ada unsur melawan hukum dan lainnya ataupun agar jelas rangkaian kebohongan terlebih dahulu.

Dan atas dasar putusan pengadilan pidana, digunakan untuk menggugat perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (penipuan) tersebut.

Untuk ketentuan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Penipuan dalam hukum perdata tidak didefinisikan secara jelas dan hal tersebut diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Ahli hukum Subekti dalam buku Hukum Perjanjian (hal.24) menjelaskan penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya, dan sebagainya.

Menjawab pertanyaan saudara, soal apakah saudara dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan bersamaan dengan laporan tindak pidana penipuan yang masih diproses di kepolisian, telah kami uraikan di atas.

Saran kami untuk lebih memudahkan proses pembuktian akan lebih baik ditempuh jalur pidananya sampai mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terlebih dulu. Baru kemudian mengajukan gugatan secara perdata.

Dengan alasan penipuan tidak boleh sekadar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan sedangkan sarana untuk membuktikan harus melalui proses hukum pidana, Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi "Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya" (affirmanti incumbit probate), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Josep Pauner

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendropriyono & Associates, Jakarta



0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top