Catatan dari Senayan

Demonstrasi Salah Sasaran

Demonstrasi Salah Sasaran

Demonstrasi Salah Sasaran

DEMONSTRASI atau unjuk rasa boleh-boleh saja di negara demokrasi. Termasuk demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia siang ini. Istana, Menko Polhukam, dan Panglima TNI mempersilakan demonstrasi itu berlangsung. Tentu kebebasan itu diberikan selama aksi itu berlangsung tertib, damai, dan memenuhi ketentuan.

Dibebaskannya mahasiswa dan siapa pun berdemonstrasi adalah pertanda bahwa demokrasi di Indonesia berjalan baik. Walaupun demikian, pendemo mestin

memperhitungkan aksi yang mereka lakukan, apakah memang diperlukan. Agenda dan tuntutannya mesti jelas. Kalau tuntutan yang disampaikan sudah terpenuhi sebelum ada aksi, artinya demonstrasi itu tak ada gunanya. Hanya sekadar ritual yang sia-sia dan tak mengubah apa-apa.

Bahkan aksi itu sebenarnya tak sepadan dengan biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya. Namanya BEM se-Indonesia, artinya pesertanya datang dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Mereka datang ke Jakarta pasti mengeluarkan biaya besar untuk transportasi dan akomodasi. Rasanya tidak ada orang tua yang membiayai anaknya untuk berdemo.

Masyarakat juga waswas jika ada penumpang gelap dan aksi anarkistis. Tuntutan aksi menjadi tidak fokus. Bahkan agenda menjadj bergeser. Tak mudah mengendalikan kelakuan massa. Pasti pendemo ikut dirugikan karena mereka kecolongan. Apalagi kalau sampai ada tudingan aksi itu "bersponsor."

Agenda mereka untuk meminta ketegasan Presiden Jokowi sebenarnya sudah terjawab jauh hari. Mulai dari pernyataan bahwa dirinya selalu taat konstitusi. Kemudian ada larangan kepada para menteri dan pejabat negara untuk tidak berbicara mewacanakan penundaan pemilu. Lalu dipertegas dengan kepastian tanggal digelarnya pemilu.

Kita percaya mahasiswa cukup cerdas menerjemahkan dan memahami rangkaian pernyataan Presiden itu. Lagi pula aneh jika meminta penegasan pemilu tetap digelar pada 2024 kepada Presiden. Semua tahu karena Presiden tidak pernah mewacanakan penundaan Pemilu.

Memang pernah ada pejabat dan pimpinan parpol yang berbicara soal penundaan Pemilu, tapi bukan dari Presiden Jokowi. Dalam bernegara, mahasiswa mestinya tidak hanya berasumsi atau memercayai rumor yang tak jelas juntrungannya untuk kemudian memutuskan sebuah aksi.

Rasanya tidak tega jika menyebut mahasiswa kita salah sasaran dalam berdemonstrasi. Yang melontarkan gagasan penundaan pemilu siapa dan siapa pula yang diminta bertanggung jawab. Kita tetap menjunjung tinggi cara bernalar yang rasional. Kita pun berharap tak ada penunggang-penunggang gelap dalam aksi atas nama BEM se-Indonesia itu.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top