Konsultasi Hukum

Penjara

Pembebasan Bersyarat untuk Siapa?

Pembebasan Bersyarat untuk Siapa?

Pertanyaan:

Teman saya telah dihukum 4 (empat) tahun karena perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat ini telah menjalani hukuman lebih kurang 3 (tiga) tahun.

Oleh karena teman saya merupakan tulang punggung bagi keluarga, dapatkah teman saya memperoleh pembebasan bersyarat. Apa saja syarat dan prosedurnya?

Terima kasih,

Arfan Dedy, Jakarta

Jawaban:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Kemudian diperjelas pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun syarat Pembebasan bersyarat yaitu, pertama telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, kedua berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; ketiga, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan keempat masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Permenkumham 3/2018 Syarat-syarat tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yaitu:

1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

2) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan ("Lapas");

3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan ("Bapas");

4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;

5) salinan register F dari Kepala Lapas;

6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

7) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

8) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan bersediamembantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Setelah dokumen persyaratan dipenuhi Petugas pemasyarakatan akan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat.

Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas.

Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat.

Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Terkait dengan kasus teman anda yang telah menjalani 3 (tahun) hukuman, artinya telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Artinya, telah dapat mengajukan permohonan pembebasan bersayarat.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Muhammad Nasir, SH

Advokat pada Kantor Hukum Hendropriyono& Associates, Jakarta.



0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top