Catatan dari Senayan

Ilustrasi | Mafia minyak goreng

Skandal Minyak Goreng Terungkap: Maling Teriak Maling

Skandal Minyak Goreng Terungkap: Maling Teriak Maling

DITANGKAPNYA Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) di Kemendag dan tiga pengusaha oleh Kejaksaan Agung menggembirakan sekaligus menyedihkan. Menggembirakan karena dengan penangkapan itu menjadi jelas salah satu penyebab kelangkaan dan harga mahal minyak goreng di pasaran. Persoalan minyak goreng membuat pusing pemerintah, sampai Presiden Joko Widodo turun tangan, karena jeritan masyarakat.

Menyedihkan karena masih saja ada aparat pemerintah setingkat di bawah menteri berani melakukan penyimpangan yang menyengsarakan rakyat. Sebelumnya sejumlah menteri dan dirjen terseret kasus hukum semacam itu sampai berakhir ke pemenjaraan. Benar-benar mencederai komitmen untuk mewujudkan clean government di Era Reformasi ini.

Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Kejagung juga menjerat tiga petinggi perusahaan sawit dalam kasus ekspor minyak goreng. Mereka adalah: Stanley MA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang, General Manager PT Musim Mas. Para tersangka kini ditahan. Keempatnya dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) UU Gratifikasi, Perdirjen Daglu, kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan lainnya. Ancaman hukumannya pun sangat berat jika terbukti melanggar ketentuan UU Tipikor dan dilakukan dalam keadaan tertentu, dari hukuman 20 tahun, penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut tersangka melakukan perbuatan melawan hukum berupa bekerja sama secara melawan hukum dalam penerbitan izin persetujuan ekspor (PE), dan akhirnya diterbitkan PE yang tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO) dan tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO.

Akibat perbuatan para tersangka, timbul kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat.

Dalam kondisi perekonomian yang buruk dampak Covid-19, di kala rakyat menderita, dan di masa pemerintah kalang kabut mengatasi semuanya, mereka tega berkonspirasi untuk mengambil untung secara ilegal. Tindakan yang dilakukan Dirjen Daglu dengan melanggar ketentuan yang dibuat instansinya sendiri ibarat "pagar makan tanaman," merusak sendiri peraturan yang seharusnya ditegakkan. Demikian juga para pengusaha yang terlalu rakus mengambil keuntungan besar dengan membutakan mata terhadap derita rakyat.  

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerja sama secara melawan hukum dalam penerbitan izin PE, dan akhirnya diterbitkan PE yang tidak memenuhi syarat, mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO.

Akibat perbuatan (konspirasi) para tersangka, timbul kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. 

Terungkapnya kasus ini menjadi tamparan bagi pemerintah, terutama Kemendag. Mereka bisa kecolongan seperti itu. Setelah melakukan tudingan dan dugaan macam-macam, pada akhirnya diketahui biangnya di internal pemerintah. Ekonom Faisal Basri menyebut skandal ini "maling teriak maling."

Kita perlu mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam pengungkapan skandal ini. KPK, Polri, dan KPPU yang sejak awal mengusut tak kunjung membuahkan hasil. Kemendag yang sibuk melakukan operasi pasar dan pengusutan ke berbagai perusahaan dan distributor pun tidak sadar mereka ditelikung aparatnya sendiri.

Skandal minyak goreng ini mestinya menjadi warning bagi pemerintah betapa rentannya pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan internal maupun eksternal sama rapuhnya. Rakyat tak boleh berlama-lama menjadi korban praktik mafia, konspirasi, atau apa pun namanya dari aparatur negara.***

0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top