Konsultasi Hukum

Ilustrasi Perselingkuhan

Diselingkuhi Suami Boleh Melapor Polisi?

Diselingkuhi Suami Boleh Melapor Polisi?

Redaksi Konsultasi Hukum Senayan Post yang Terhormat,

Pada saat ini saya menjalani pernikahan dengan suami saya sah secara agama dan terdaftar di Kantor Urusan Agama. Seiring waktu berjalan saya melihat gelagat aneh suami saya.

Dengan rasa curiga saya melakukan investigasi. Kecurigaan saya terjawab suami saya ternyata memiliki hubungan dengan perempuan lain dan telah memiliki seorang anak perempuan berusia 4 tahun dan telah dilakukan test DNA dengan hasil anak tersebut adalah anak dari suami saya.

Wanita yang memiliki hubungan dengan suami saya ternyata telah memiliki seorang suami. Yang ingin saya tanyakan apakah saya dapat membuat laporan pidana tentang perzinaan yang dilakukan suami saya?

Terimakasih,

Nungki
Brebes

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan terkait permasalahan hukum yang sedang anda hadapi. Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah arti dari pernikahan dan tujuan pernikahan itu sendiri penikahan adalah sebuah ikatan yang disepakati oleh dua insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap jalan hidup yang dilewati.

Dalam agama Islam, menikah memiliki beberapa tujuan utama, yaitu :

• Menyempurnakan tuntunan agama
• Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
• Mendapatkan keturunan
• Menegakkan rumah tangga islami
• Menjaga diri dari perbuatan zina

Sehingga pernikahan yang dilakukan memiliki pondasi yang kuat dan kokoh untuk menjaga keutuhan pernikahan. Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Rebulik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan sorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pertanyaan yang Anda sampaikan dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan. Dalam masyarakat umum perselingkuhan dipandang sebagai perbuatan yang dilarang baik dari segi agama, etika, adat istiadat, moral, dan perundang-undangan.

Bentuk perselingkuhan sendiri dapat dikaitkan dengan hubungan pacaran suami dan/atau istri, bentuk aktivitasnya pun beragam baik dalam bentuk :

- senda gurau (lisan);
- tulisan;
- tatap muka; dan
- maupun secara langsung (perzinaan).

Berdasarkan pertanyaan Anda Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Zina adalah "Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya".

Maka perzinaan merupakan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 284 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

(1) Dihukum selama-lamanya sembilan bulan penjara.

1e) a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang berbuat zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 B.W. (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) berlaku baginya, b. seorang perempuan yang bersuami yang berbuat zina;
2e) a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami; b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri, bahwa yang turut dan pasal 27 B.W. berlaku baginya.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi menurut Pasal 284 KUHP, antara lain :

a. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
b. Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami.
c. Salah satu berlaku pasal 27 KUHPerdata.

Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W., ialah orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan mereka yang tunduk pada
pasal 27 B.W. (orang yang beragama Islam dsb).

Pasal 27 B.W. mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya sendiri.

Kasus perzinaan merupakan delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, serta pihak kepolisian tidak berhak menangkap pelaku perzinaan tanpa adanya laporan dari pasangan pelaku perzinaan tersebut.

Maka suami atau istri yang terbukti melakukan perzinaan, dapat melaporkan pasangannya tersebut (yang melakukan tindak pidana) melalui Kepolisian dengan menyertakan bukti yang cukup karena dalam hukum bukti merupakan hal yang penting.

Maka berbagai ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (adat) melarang perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut merusak berbagai sendi-sendi/tatanan hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan nilai - nilai agama, adat istiadat, moral dan pergaulan hidup masyarakat. Sangat disayangkan hal tersebut dilakukan, harus diakui bahwa hal tersebut dapat memperburuk situasi rumah tangga.

Maka upaya hukum pidana adalah upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam hal ini kasus perselingkuhan/perzinaan dengan konsekuensi yang akan diterima adalah perceraian. Apabila masih terdapat rasa sayang dan cinta terhadap pasangan maka upaya lain yang dapat ditempuh dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Salam hormat,

Christin Sukmawati, SH
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendropriyono & Associates Jakarta


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top