Konsultasi Hukum

Deportasi

Deportasi sebagai Alasan Pembenaran Penolakan WNA

Deportasi sebagai Alasan Pembenaran Penolakan WNA

Pertanyaan:

Kepada tim Konsultasi Hukum Spost.id, ada yang ingin saya tanyakan tentang proses deportasi warga negara Indonesia di suatu negara.

Sepengetahuan saya deportasi itu hanya merupakan tindakan administratif dari suatu negara terhadap warga negara atas alasan tertentu.

Mohon penjelasan dasar dilakukannya deportasi terhadap suatu warga negara seperti apa?Bagaimana mekanismenya sehingga warga negara tersebut dideportasi oleh negara tersebut?

Terima kasih

Sukma, Bogor

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Terkait dengan deportasi jika mengacu dalam ketentuan di negara Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) pada Pasal 1 angka 36 deportasi adalah tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

Orang asing di sini artinya orang yang bukan warga negara Indonesia. Deportasi merupakan tindakan administratif dari keimigrasian sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan di atas.

Namun di sini deportasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang terhadap warga negara asing yang datang atau berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga bisa membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya munculnya keputusan untuk melakukan deportasi semata-mata hanya bisa dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang disertai dengan prosedur tertulis dan alasan yang kuat.

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 75 ayat 2 mengenai tindakan administratif untuk menindaklanjuti pokok permasalahan tentang keimigrasian sehingga menempatkan proses deportasi dalam hierarki terakhir.

Oleh sebab itu deportasi merupakan jalur terakhir juga oleh suatu negara untuk menindaklanjuti warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang pelaksanaan ketentuan perundanga-undangan dari negara tersebut.

Di Indonesia sendiri jika kita mengaitkan penyebab kenapa warga negara asing bisa dideportasi acuannya mari kita lihat dalam Pasal 13 UU Keimigrasian antara lain disebutkan:

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;

2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;

3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;

4. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;

5. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;

6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;

8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

9. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;

10. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Kemudian apabila jika terdapat warga negara asing yang akan dideportasi pihak atau pejabat keimigrasian akan menempatkan warga negara tersebut di rumah detensi atau ruang detensi untuk menunggu pelaksanaan deportasi.

Rumah detensi maksudnya adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai sanksi administratif keimigrasian contohnya adalah deportasi.

Sedangkan ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang dikenai tindakan administratinf keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imgirasi.

Lebih lanjut jika dikaitkan dengan ketentuan deportasi di negara lain, menurut hemat kami pada dasarnya tujuannya adalah sama demi mengurangi adanya indikasi dan potensi warga negara asing tersebut melakukan suatu bentuk pelanggaran dalam negara tersebut ataupun tindakan kejahatan.

Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap negara berhak untuk mendeportasi warga negara asing namun harus dengan batasan yang berprinsip hukum internasional mengenai perlakuan suatu negara dalam hal ini keimigrasian terhadap warga negara asing harus juga menganut dan menjamin hak asasi manusia.

Selain itu biasanya dalam beberapa kasus dideportasinya seseorang adalah dengan alasan not to land. Not to land artinya aturan penegakan hukum yang diberlakukan di beberapa negara yang bersifat administratif.

Warga negara asing yang dinilai melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi deportasi, not to land, kurungan, hingga denda, oleh sebab itu jika warga negara asing dikenakan not to land, maka akan langsung dikembalikan ke negara asalnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

Joseph Pauner, S.H, Konsultan Hukum pada Hendropriyono & Assosiates, Jakarta.

Kepada segenap pembaca, apabila apabila ada pertanyaan tentang permasalahan hukum, baik yang Anda alami sendiri maupun orang lain, silakan disampaikan ke: info@hpa.or.id. Tim kami akan menjawabnya.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top