Konsultasi Hukum

Kesehatan gigi pada anak. (foto-detik.com)

Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Pertanyaan:

Bagaimana cara menuntut hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dari ayahnya yang tidak mau mengakui anak tersebut dan apakah wajib dibuktikan dengan tes DNA?

Wahyuni di Blitar

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka anak luar kawin dapat diartikan sebagai anak yang lahir bukan dari sebab perkawinan yang sah. Konsekuensi hukum atas lahirnya anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yakni anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hak keperdataan anak meliputi hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari orang tuanya, hak perwalian, hak pewarisan, dan hak-hak keperdataan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Merujuk pada ketentuan UU Perkawinan, maka hak-hak keperdataan anak luar kawin hanya berlaku dari ibunya dan keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah kandungnya.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan MK tersebut di atas membuka ruang bagi anak luar kawin atau ibunya untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawin dari ayah kandungnya. Dalam hal ayah kandung dari anak tersebut menolak untuk mengakui, maka anak luar kawin maupun ibunya dapat mengajukan tuntutan secara perdata melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) kepada Pengadilan Negeri. Dalam persidangan tersebut, anak luar kawin maupun ibunya perlu membuktikan bahwa seseorang yang diyakini sebagai ayah kandung dari anak tersebut memang benar ayah kandungnya. Persyaratan bukti adanya hubungan darah yang dinormakan dalam Putusan No. 46/PUU-VII/2010 bersifat alternatif, sehingga pembuktian tidak hanya didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang lazim dilakukan melalui hasil tes (Deoxyribonucleic Acid), melainkan dapat juga dibuktikan melalui alat bukti lain yang diperkenankan menurut ketentuan hukum acara perdata sesuai Pasal 164 HIR yakni bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Demikian jawaban Kami. Semoga bermanfaat.

Andi Taufiq Muliawan, S.H.
Advokat di Jakarta


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top