Catatan dari Senayan

Ilustrasi | reshuffle kabinet

Reshuffle Kabinet: Politik Balas Budi

Reshuffle Kabinet: Politik Balas Budi

RESHUFFLE Kabinet Indonesia Maju (KIM) telah dilakukan Presiden Joko Widodo Rabu (15/6/2022). Hari baik, bulan baik, kata orang Jawa. Dua menteri, (Menteri Perdagangan) Muhammad Lutfi dan Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) digantikan Zulkifli Hasan dan Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Tjahjanto.

Pergantian itu sangat tepat. Karena semua orang tahu kinerja dua menteri itu boleh dibilang kedodoran. Sebagai Menteri Perdagangan M Lutfi dapat rapor merah dari aejumlah ekonom. Dia tak mampu mengendalikan harga minyak goreng. Dari kelangkaan sampai harga ecerannya yang tetap tak terkendali hingga hari ini. Malah orang terdekatnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, terseret kasus perizinan ekspor minyak goreng. Karena buruknya kinerja M. Lutfi itulah Presiden Jokowi terkena getahnya. Tingkat kepercayaan masyarakat sempat turun.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil lebih parah lagi. Rapor merah layak diberikan sepanjang dia menjabat. Persoalan keruwetan pertanahan tak kunjung usai. Pembenahannya tidak jelas. Kasus mafia tanah ada di mana-mana. Aparat BPN di berbagai daerah ikut terlibat. Kepemilikan tanah ganda tak terhitung lagi jumlahnya. Ironis puluhan ribu sertifikat dibagikan Presiden kepada rakyat tapi ratusan ribu pemilik tanah kehilangan haknya karena ketidakbecusan aparat BPN.

Penggantian dua menteri sangat tepat walaupun sebenarnya terlambat. Bagaimana dengan dua penggantinya? Untuk Hadi Tjahjanto mungkin tepat. Setidaknya saaf menjabat Panglima TNI sukses mejaga stabilitas. Hadi Tjahjanto juga sukses menjadi penanggung jawab lapangan MotoGP Mandilka belum lama ini. Bekal ketegasan itu yang bisa diharapkan dari menteri yang baru itu. Walaupun waktu dua tahun sisa masa KIM agaknya sulit bagi Hadi untuk mengurai keruwetan masalah pertanahan di negeri ini.

Zulkifli Hasan bukan orang baru. Ia pernah menjabat Ketua MPR dan pernah menjadi Menteri Kehutanan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika kita lihat jejaknya tak ada yang istimewa dari kinerja Zulkifli Hasan. Bahkan waktu memimpin Kementerian Kehutanan Zulhas tak berprestasi. Yang terlihat ya, kedodorannya.

Lalu mengapa Presiden Jokowi menunjuk Zulhas. Tentu itu tidak bisa dilepaskan dari "jasa" Zulhas membawa PAN, partai yang diipimpinnya menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Meskipun kita mengetahui saat Pilpres 2019 PAN berada di seberang koalisi. Jadi dalam konteks Zulhas tak perlu bicara soal kompetensi, kualitas, dan kapasitas. Kita lebih melihat dari sisi "politik balas budi" karena PAN tidak menjadi kerikil oposisi.

Ini juga sama untuk jabatan wakil menteri yang diberikan kepada SekjenPartai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Jabatan wakil menteri sebenarnya nggak penting amat. Apalagi Raja Juli Antoni seusai dilantik di Istana bilang, "Ini bukan bidang saya." Jadi tidak usah berpikir urgensi dan kapasitas untuk itu. Anggap saja sebagai "hadiah hiburan" terhadap dua partai nonparlemen itu.

Jadi "permainan catur" Presiden Jokowi meski tak sepenuhnya demi efisiiensi tetaplah perlu kita apresiasi. Hasilnya kita tunggu di akhir masa kerja KIB di 2024 nanti. Kita berbaik sangka dan optimistis sajalah.*


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top