Konsultasi Hukum

Aborsi

Aborsi Dibolehkan atau Dilarang?

Aborsi Dibolehkan atau Dilarang?

Pertanyaan:

Ada beberaap pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pengasuh Konsultasi Hukum di Spost.id.

Saat ini saya sedang hamil 2 bulan, pada kehamilan saya teridentifikasi adanya kelaianan janin yang ada dalam kandungan saya. Apabila dilanjutkan kehamilan ini akan mempengaruhi kesehatan saya dan anak dalam kandungan saya, sehingga disarankan untuk melakukan aborsi.

Yang ingin saya tanyakan apakah saya dapat dikenakan pidana jika saya melakukan aborsi tersebut, dan bagaimana menurut undang-undang terkait aborsi yang harus dilakukan?

Terima kasih,

Asima di Wonogiri

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan Anda, kita perlu mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk mengetahui permasalahan yang anda hadapi.

Aborsi dalam Bahasa Latin dikenal dengan abortus (atau biasa disebut dengan keguguran) adalah kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaaan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aborsi merupakan suatu tindak pidana

Pasal 346 KUHP

"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pasal 347 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 348 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Di Indonesia, pengaturan tentang aborsi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP. Dalam undang-undang tersebut, semua orang pada umumnya dilarang melakukan tindakan aborsi.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009

"Setiap orang dilarang melakukan aborsi"

Larangan yang dimaksud pasal 75 ayat (1) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat, namun pada Pasal 75 ayat (2) terdapat pengecuualian atas larangan tindakan abosri tersebut :

"Larangan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilam, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupn yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma prikologis bagi korban perkosaan."

berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika dilakukan oleh korban pemerkosaan. Hal tersebut sejalan dengan adanya asas Lex Specialis derogate Lex Generali yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengesampingkan pasal 346,347 dan 348 KUHP.

Apabila aborsi yang dilakukan di luar kondisi di atas dinyatakan ilegal. Dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, setiap orang yang terlibat tindakan aborsi ilegal dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1 miliar.

Aborsi juga memiliki risiko, apalagi jika dilakukan di tempat dengan fasilitas terbatas, bukan oleh tenaga medis, tidak ada kondisi medis yang mendasari, serta dilakukan dengan metode yang tidak aman.

Risiko aborsi meliputi:

• Perdarahan berat

• Cedera pada rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas

• Kemandulan

• Kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya

• Kondisi serviks yang tidak optimal akibat aborsi berkali-kali

Semua metode aborsi memiliki risiko atau komplikasi. Usia kehamilan turut berperan dalam menentukan tingkat risiko. Semakin tua usia kehamilan, semakin tinggi pula risiko dari tindakan aborsi yang dilakukan.

Berikut adalah kategori aborsi yang tidak aman menurut organisasi kesehatan dunia (WHO):

• Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian medis dalam bidang aborsi secara memadai.

• Dilakukan di tempat dengan fasilitas yang tidak cukup memenuhi persyaratan kebersihan.

• Dilakukan menggunakan peralatan yang tidak sesuai.

Sehingga tindakan aborsi harus dilakukan di bawah pengawasan dan wewenang ahli kesehatan, berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan

"Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan para tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang".

Berdasarkan penjelasan di atas, jika tindakan aborsi yang akan anda lakukan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tindakan aborsi dilakukan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan terkait, maka tindakan tersebut dapat dijerat hukum pidana.

Semoga bermanfaat

Christin Sukmawati, SH

Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hendropriyono And Associates Jakarta



0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top