Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Rp61 Triliun Berhasil Dikeruk, dari 11 Crazy Rich Lewat Tax Amnesty Jilid 2

Rp61 Triliun Berhasil Dikeruk, dari 11 Crazy Rich Lewat Tax Amnesty Jilid 2

JAKARTA, spost.id- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 11 orang super kaya alias crazy rich yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Mereka adalah yang mengungkapkan hartanya di atas Rp1 triliun.

Meski jumlahnya sedikit namun ini memberikan kontribusi cukup besar ke penerimaan negara melalui Pajak penghasilan (PPh) final. Total PPh yang berhasil dikumpulkan dari program ini sebanyak Rp61 triliun dari 247,9 ribu wajib pajak.

"Harta di atas Rp1 triliun yang diungkapkan dalam PPS ada 11 wajib pajak," kata Menteri Keungan Sri Mulyani pada Jumat (1/7/2022).

Namun, dirinya tak menjelaskan detail identitas kesebelas konglomerat yang dimaksud.

Selanjutnya, wajib pajak yang mengungkapkan hartanya dari Rp100 miliar sampai Rp1 triliun terdapat 705 wajib pajak. Dalam hal ini berkontribusi 0,28 persen dari seluruh wajib pajak yang ikut tax amnesty II.

Berikutnya, yang melaporkan harta Rp10 miliar sampai Rp100 miliar terdapat 9.236 wajib pajak. Kemudian, harta bersih yang dilaporkan dari Rp1 miliar sampai Rp10 miliar terdapat 41.239 wajib pajak.

Sementara, harta bersih yang diungkap dari Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar ada sebanyak 75.110 wajib pajak dan harta Rp10 juta sampai Rp100 juta ada 82.747 wajib pajak.

Harta bersih terendah yang dilaporkan dalam program ini adalah hingga Rp10 juta diikuti oleh 38.870 wajib pajak. Meski jumlah harta yang diungkapkan sangat kecil namun begitu diapresiasi oleh Sri Mulyani.

"Yang ikut PPS ini bahkan yang hartanya hanya sampai Rp10 juta itu ada 38.870 wajib pajak. Saya sangat menghargai karena mereka tetap menganggap walaupun nilai di bawah Rp10 juta tapi merasa saya harus mengungkapkan untuk memenuhi kepatuhan," paparnya.

Ia menyampaikan, bahwa ia tidak pernah melihat program ini sebagai bentuk mengumpulkan penerimaan negara dari pemilik harta jumbo. Namun, untuk memenuhi kepatuhan dan kewajiban wajib pajak di tanah air.

"Jadi dalam hal ini saya nggak melihat ini hanya di bawah Rp10 juta. Jadi berapa pun kalau ini kewajiban terhadap negara mereka mengungkapkannya. Ini sangat saya hargai," ujarnya. (ara/cen)


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top