Metropolitan

Arsip Foto - Warga di RW 06 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, mengantre bantuan air bersih dari produsen PT Aetra Air Jakarta, Kamis (21/11/2019), akibat dilanda kekeringan sejak Oktober 2019. ANTARA/Andi Firdaus/am.

Demo di CFD, Warga Jakut Teriak ke Pemprov DKI: Kami Butuh Air Bersih!

Demo di CFD, Warga Jakut Teriak ke Pemprov DKI: Kami Butuh Air Bersih!

JAKARTA, spost.id- Sejumlah warga Muara Baru, Jakarta Utara, menggelar sebuah aksi di Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Masyarakat menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan air bersih yang murah.

Belasan warga berkumpul sejak pukul 08.30 WIB dan menggelar aksi pukul 09.00 WIB. Sejumlah aksi massa membawa tulisan alat peraga berisi tuntutan supaya bisa mendapatkan air bersih yang murah.

Titin (51) peserta aksi dari Pademangan, Jakarta Utara, menyampaikan ia bersama sejumlah warga di Jakarta Utara harus merogoh kocek Rp450 ribu per bulan untuk membayar air bersih.

Biaya tersebut harus dikeluarkan karena perusahaan penyedia air Provinsi DKI Jakarta, PAM Jaya, belum menyediakan akses untuk seluruh warga.

"Kami butuh air, kami mau memasang air dengan persyaratan dan sesuai prosedur yang ada sesuai aturan gubernur, tapi kami dipersulit, kami harus menyediakan uang Rp217 juta untuk pemasangan pipa besar," jelas Titin.

Ia menilai biaya pemasangan pipa air Rp217 juta begitu memberatkan. Karena itu, warga membeli air melalui master meter yang dikelola pengusaha swasta dengan harga Rp15 ribu per meter kubik.

"Jadi yang punya modal bisa buka master meter dan satu kubik Rp15.000, sedangkan dari PAM Rp3.500 per kubik. Sementara kita pakai itu (master meter) karena kita butuh air," jelasnya.

Titin menjelaskan terkait ketersediaan air bersih di wilayah tempat tinggalnya sudah terjadi sejak 2007. Ia merasa kondisi air di rumah begitu buruk.

Menurutnya, hingga kini Pemprov DKI Jakarta tak kunjung memberikan solusi yang berpihak kepada masyarakat miskin yang membutuhkan air bersih.

"Per KK bayar air Rp450 ribu, sedangkan dari PAM cuma Rp60 ribu satu bulan. Artinya ketimpangannya sungguh luar biasa. Wajar kalau misalnya di daerah di Jakut banyak gizi buruk, banyak perempuan yang mengeluh penyakit dalam," katanya.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta membuka akses PAM Jaya untuk masyarakat Jakarta Utara, sehingga orang miskin tak bersusah payah memenuhi kebutuhan air bersih. (ara)



0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top