Catatan dari Senayan

Dr. Imam Anshori Saleh., S.H., M.Hum

Tragedi Pemaksaan Berjilbab di Sekolah Negeri

Tragedi Pemaksaan Berjilbab di Sekolah Negeri

Oleh: Imam Anshori Saleh

Seorang siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta dipaksa pakai jilbab sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Yogyakarta. Kini, siswi yang menolak pemaksaan pemakaian jilbab itu menjalani pendampingan psikologis secara intensif karena depresi. Di rumahnya di Kota Yogyakarta, siswi itu sempat mengurung diri di kamar dan tidak mau makan. Dia juga ogah bersekolah di sekolahnya itu karena trauma. Bahkan dia sempat tidak mau berkomunikasi dengan orang tua dan siapa pun.

Siswi itu mengalami tekanan karena guru bimbingan konseling (BK) dan wali kelas memaksanya memakai jilbab di ruangan guru BK pada Selasa pagi, 26 Juli 2022. Guru BK tersebut memakaikan jilbab ke siswi tersebut. Dampaknya, siswi itu terguncang hingga mengurung diri dan menangis di toilet. Jiwanya terguncang.

Kasus siswa SMAN Banguntapan ini pun menjadi viral setelah sejumlah pihak turun tangan.

Kasus di SMAN Banguntapan itu hanya sebuah contoh kisah sedih. Betapa kebijakan pemaksaan berjilbab itu dapat berdampak buruk dan menimbulkan tragedi. Di beberapa sekolah di daerah sebelumnya sudah menrapkan "wajib jilbab." Dampak dari itu semua selain menimbilkan depresi bagi siswi tertentu, juga menyuburkan praktik intoleransi. Semua siswa diharuskan mematuhi aturan yang sebenarnya hanya untuk satu agama. Ada sekolah yang menerapkan kebijakan lokal, atas nama penegakan syariat, atas nama kearifan lokal, dan sebagainya. Anehnya ada daerah yang menuangkan aturan wajib berjilbab itu di peraturan daerah.

Menegakkan syariat untuk per individu, keluarga Muslim atau entitas masyarakat Muslim silakan. Misalnya di sekolah-sekolah ibtidaiyah, tsanawiyah, atau aliyah. Tapi di sekolah umum negeri singguh tidak bijak dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Bukankah sekolah umum negeri itu untuk semua warga dan semua pemeluk agama? Negeri ini bukan negara Islam. Negeri yang dihuni oleh pemeluk berbagai agama. Semuanya mesti saling menghormati dan memberikan kebebasan menjalankan agamanya.

Terlebih hal yang menyangkut keyakinan jelas termaktub dalam pembukaan UUD 45 dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing."

Pasal 4 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa.

Juga, dengarlah harapan warga kita tentang kebijakan seragam sekolah ini. Seruan untuk mengembalikan seragam sekolah negeri menjadi "seperti dulu" mengemuka di media sosial, hanya berselang beberapa hari sejak mencuatnya kasus pemaksaan menggunakan jilbab terhadap seorang siswi di Bantul. Melalui sebuah cuitan yang viral di media sosial, seorang pengguna twitter membagikan sebuah gambar yang menyerukan agar seragam sekolah dikembalikan "seperti dulu".

Di dalam gambar itu tertera tulisan yang menyatakan bahwa "sekolah negeri, bukan sekolah Islam" sehingga menggunakan kemeja dan rok panjang bagi siswi berjilbab adalah "pilihan". Di sekolah negeri yang tercantum melalui Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 sebetulnya memberi opsi bagi siswa-siswi untuk memilih menggunakan seragam pendek, seragam panjang, maupun jilbab. Dalam Islam sendiri tidak ada pemaksaan. Laa ikraha fiddiin.

Praktik kebebasan memilih seragam itu sempat terlaksana cukup baik pada era 2000-an awal yang masih merupakan masa transisi dari era Orde Baru menuju era demokrasi pasca-reformasi. Pada masa transisi itu lebih bebas dan kebebasan itu yang kemudian diformalkan melalui Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 itu. Mau pakai seragam pendek boleh, panjang boleh, kerudung boleh. Tapi kenyataannya, karena berbagai faktor, kasus pemaksaan dan pelarangan atribusi keagamaan pada seragam sekolah memang cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir.

Sebetulnya sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri: Mendikbud, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, Tiga menteri Jokowi itu menerbitkan regulasi baru Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021. Intinya melarang mewajibkan sekaligus melarang pengekangan pemakaian seragam "agama tertentu" kepada siswa hingga guru. Sejarah munculnya SKB tersebut lahir karena kasus SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Sekolah tersebut mewajibkan siswa mengenakan jilbab. Sayangnya SKB itu dibatalkan Mahkamah Agung setelah sebelumnya ada permohonan judicial review dari satu sekolah terhadap SKB itu.

Entah mengapa kita tak berlapang dada dalam menyikapi keberagaman bangsa. Selalu saja ada yang melupakan sikap toleran dan moderasi dalam beragama. Ada kemunduran besar dalam hal ini. Dulu "Piagam Jakarta" menjadi kesepakatan tokoh-tokoh bangsa kita. Tapi beberapa saat menjelang kemerdekaan, dengan semangat kenegarawanan yang tinggi, tujuh kata "dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya" pun sepakat dihapus. Demi persatuan bangsa yang majemuk ini dalam NKRI. Mestinya legacy para tokoh bangsa ini tetap menjadi semangat kita saat ini.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top