Catatan dari Senayan

Imam Anshori Saleh

Mereformasi Polri Pasca Penembakan

Mereformasi Polri Pasca Penembakan

Oleh: Imam Anshori Saleh

Kalau dalam dunia pewayangan, khususnya wayang kulit, ki dalang muncul lebih dulu disusul wayang-wayang yang mau dimainkan. Beda dengan pengusutan kejahatan oleh polisi dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J di Duren Tiga Jakarta Selatan itu. "Wayang-wayang" atau penyerta diperiksa dulu, baru dalangnya kemudian. Setelah Bharada E, Brigadir RR , dan KM dinyatakan sebagai tersangka, Irjen Pol Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pula. Jenderal bintang dua itu dijerat dengan pasal pembunuhan berencana di rumah dinasnya.

Tim Khusus Mabes Polri pengusut Tragedi Duren Tiga di bawah pimpinan Wakapolri sejak awal sudah menduga keterlibatan Irjen Sambo , tetap saja memerlukan bukti bukti kuat dan meyakinkan untuk menersangkakan seorang perwira tinggi berbintang dua. Sedikit ada kelemahan, Sambo bisa mengajukan praperadilan, pengungkapan kasus itu bisa berlarut, bahkan terhenti.

Bukti terkuat mulai hasil autopsi ulang jenazah Brigadir J, pencopotan CCTV di sekitat rumah dinas Ferdi Sambo " uji balistik atas senjata, dan lainnya, sampai pengakuan para saksi. Cerita pengakuan dua tamtama Polri pun tidak mudah diperoleh penyidik. Tapi begitu Sambo dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam kemudian "diinapkan" di Mako Brimob, pengakuan dari dua polisi semakin deras mengalir. Cerita yang diskenarionakan sebagai tembak menembak pun berbalik arah. Yang terjadi sebenarnya adalah penembakan. Penersangkaan Sambo yang diumumkan Kapolri Listyo Sigit menjadi sangat kuat.

"Dalang" dan sebagian "wayang" sudah masuk kotak. Cerita belum selesai. Bagi Sambo sebagai tersangka dalang pembunuhan, ancaman pidananya paling berat. Dia dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, penjara seumur hidup sampai penjara 20 tahun.

Penyidik masih mendalami motif pembunuhan. Remang-remang Menko Polkam Mahfud MD sudah mengisyaratkan, bahwa motif pembunuhan "hanya pantas didengar orang dewasa." Artinya, apalagi kalau bukan terkait asmara. Asmara antara siapa dengan siapa? Banyak isu beredar. Intinya Irjen Ferdy Sambo terbelit masalah. Tapi sebelum ada pernyataan resmi, sebaiknya kita bersabar menunggu.

Mari kita melihat hal lain yang membuat kasus ini terurai dalam waktu sekitar satu bulan. Pertama, kita mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang keukuh meminta agar Kapolri mengusut tuntas, membuka seterang--terangnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut catatan sekurangnya sudah empat kali Presiden memberikan penegasan itu. Kedua, kecepatan dan kesungguhan Kapolri Jendetal Listyo Sigit Prabowo merespon perintah Presiden itu. Tim pengusutan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Wakapolri.

Ketiga, Polri tidak bekerja sendirian. Desakan dari publik dan keluarga almarhum Brigjen J sangat kuat, menjadi pendorong Polri untuk berpacu dengan waktu mengungkap Tragedi Duren Tiga itu. Peran institusi lain seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, Kompolnas, dan media massa juga ikut mempercepat pengusutan. Setidaknya keterlibatan lembaga-lembaga itu memacu Timsus bekerja lebih objektif dan transparan.

Yang mengherankan ada lembaga yang seharusnya ikut mendorong penuntasan kasus Tragedi Duren Tiga, kali ini diam seribu bahasa. Lembaga itu adalah DPR-RI, khususnya Komisi III sebagai mitra kerja Polri. Mestinya komisi hukum itu ikut bicara dan memberikan semangat dalam pengusutan, ternyata tak melakukan apa-apa. Ada yang beralasan karena sedang reses, sehingga tak sempat merespon kehebohan di publik itu. Meskipun sedang reses toh gaji dan fasilitas mereka tetap jalan.

Ada musibah, tentu juga ada hikmah. Hikmah terbesar dari Tragedi Duren Tiga ini untuk jajaran Polri. Ada tatanan yang salah dan perlu dibenahi di tubuh Polri. Bagaimana institusi yang kompeten bisa mensekenariokan kisah palsu tentang sebuah kejahatan. Juga melihat adanya 31 personel Polri yang dinyatakan tidak profesional dalam menangani kasus ini.

Ketidakprofesionalan berjamaah itu tidak akan terjadi jika tatanan di Polri sudah benar. Rendahnya profesionalitas dan integritas ditambah lagi dengan penerapan loyalitas dan semangat korsa (le esprit de corps) yang salah, tampak nyata.

Memang tidak mudah mereformasi sebuah institusi sebesar Polri. Struktur dan kultur kerja yang dibangun selama tiga perempat abad, sejak Indonesia merdeka, mesti ditata ulang dan dibenahi. Kepercayaan masyarakat yang anjlok perlu segera dipulihkan.

Dalam jangka pendek, kita berharap pengusutan segara tuntas. Penyidikan terhadap semua yang terlibat dalam Tragedi Duren Tiga dan penyusun dan pelaksana skenario awal mesti diadili sebagai tindakan yang menyesatkan dan meruntuhkan wibawa Polri. Nama baik almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu dipulihkan.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top