Ekonomi

Foto: Kabel jumper yang membuat dokter di Surabaya dapat surat cinta denda Rp 80 juta dari PLN. (Istimewa/dok PLN UID Jatim)

PLN Beberkan Penyebab Dokter di Surabaya Kena Denda Rp 80 Juta

PLN Beberkan Penyebab Dokter di Surabaya Kena Denda Rp 80 Juta

SURABAYA, spost.id- Seorang dokter di Surabaya terperanjat ketika menerima surat tagihan denda dari PLN yang besarannya mencapai Rp 80 juta. PLN langsung memberikan penjelasan terkait tagihan untuk dr Maitra D. Wen, Sp.And (K), MClinEmbryol itu.

Anas Febrian selaku Manajer Komunikasi & Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim) menyampaikan mulanya menemukan pelanggaran pada meteran listrik milik Maitra yang segelnya terputus.

Yang menjadi perhatian serius PLN yaitu temuan kabel jumper di meteran itu. Kabel jumper tersebut telah memengaruhi pemakaian listrik sampai menyebabkan kerugian negara.

"Jadi itu ditemukan pada saat petugas kami melakukan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau P2TL tanggal 8 Agustus lalu. Kegiatan yang memeriksa setiap meteran di rumah pelanggan itu rutin kami lakukan," jelas Anas pada Rabu (10/8/2022).

Setidaknya terdapat 5 orang tim PLN yang terjun menuju lokasi. Anas belum memastikan berapa jumlah petugas yang terjun ketika itu karena turut melibatkan kepolisian.

Sementara dalam versi yang disampaikan dr Maitra, saat itu ia didatangi 12 orang petugas, termasuk polisi.

"Jadi ada 2 metode dalam melakukan kegiatan P2TL. Ada yang dengan penyisiran seperti ini, dan ada yang berdasarkan TO atau target operasi, biasanya dari laporan masyarakat. Kasus yang dialami dokter bersangkutan ini ditemukan murni pada saat penyisiran," jelas Anas.

Anas menyampaikan Tim P2TL PLN menyisir rumah pelanggan di kawasan Surabaya Barat, di perumahan tempat dr Maitra tinggal. Sampai rombongan petugas didampingi polisi tersebut sampai di rumah dr Maitra.

"Nah, saat penyisiran itu ditemukan segel di meteran Pak Dokter itu terputus. Di sinilah kami memperjelas, bukan segel yang menjadi masalah. Setelah menemukan segel itu terputus, petugas kami melakukan pengukuran kemampuan meter yang juga disaksikan oleh pelanggan. Ternyata meter ini mengalami ketidaksesuaian. Jadi ada minus 28 persen dari pengukuran yang seharusnya. Ternyata meter itu error," jelas Anas.

Terkait pelanggaran yang ditemukan, Anas menyampaikan itu telah sesuai Peraturan Menteri ESDM 27/2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.

Pelanggaran tersebut termasuk Golongan II atau P II, yakni pelanggaran yang memengaruhi pengukuran energi tetapi tak mempengaruhi batas daya.

"Nah, untuk penerapan tarif (denda) Rp 80 juta memang sudah sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan pemerintah. Jadi kenapa kok besar sekali? Karena memang tarif daya pelanggan itu memengaruhi perhitungan. Jadi kalau daya semakin tinggi, tagihan susulannya (denda) akan semakin besar," jelasnya.

Anas juga memaparkan, denda sebesar itu diterapkan karena petugas mendapati adanya pelanggaran atau penyalahgunaan berpotensi membuat negara tak menerima pendapatan seharusnya. Penerapan ini telah sesuai aturan, dan sesuai dengan aturan yang ada pula, tak ada keringanan atau pembebasan denda untuk pelanggan.

Mau tak mau, dokter tersebut mesti membayar denda kalau tak mau listrik di rumahnya dicabut.

"Pelajaran berharga senilai Rp. 80jt di hari Senin nan indah. Penting tuk dicermati bersama spy tdk terjadi hal serupa. Long story short, saya sudah membeli dan menempati rumah ini selama 12 tahun. Selama ini tidak pernah ada masalah berarti dengan PLN selain tiba2 mati lampu :)," tulis dr Maitra saat membuka curhatannya di medsos di Surabaya pada Selasa (9/8/2022).

Ia menyampaikan, dirinya kedatangan petugas PLN yang melakukan survei meteran listrik di perumahannya. Kemudian, saat di rumahnya, ia mengaku kaget bukan main. Ternyata, petugas menyampaikan segel meteran milik dr Maitra ada yang terbuka.

"Ada semacam kabel yang dikatakan seharusnya tidak ada. Diduga kabel tersebut bisa memperlambat putaran meteran dan membuat tagihan listrik menjadi berkurang. Diberilah denda 80jt tsb, yg tentunya jika tdk dibayar, listrik diputus," kata dr Maitra.

"Masalahnya, setahu saya, meteran adalah milik PLN yang tidak boleh diutak atik sehingga kami sekeluarga pasti tidak pernah mengutak atik :)," tambahnya. (ara)


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top