Catatan dari Senayan

Imam Anshori Saleh

Geger Koruptor Bebas Berjamaah

Geger Koruptor Bebas Berjamaah

Oleh: Imam Anshori Saleh

Sejumlah nara pidana korupsi mendapat pembebasan bersyarat pekan lalu. Hal itu menyebabkan publik geger karena mereka yang mendapatkan pembebasan itu adalah nama-nama terkenal. Antara lain mantan jaksa Pinangki Malasari, mantan hakim MK Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Surya Darma Ali, mantan Gubernur Banten Ratu Atut, manta Gubernur Jambi Zumi Zola.

Penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonal Laoly bahwa pembebasan semua koruptor itu sesuai peraturan perundangan tak menyurutkan kegaduhan publik. Masyarakat merasakan pembebasan itu mengusik rasa keadilan dan seolah membenarkan ungkapan bahwa hukum kita tumpul ke atas san tajam ke bawah

Sebagai contoh pembebasan bersyarat untuk koruptor Pinangki. Rasanya belum terlalu lama dia divonis, tahu-tahu sudah bebas bersyarat. Diketahui, Pinangki dinyatakan bebas bersyarat per 6 September 2022. Pinangki sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Vonis tersebut kemudian disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Atas vonis itu, jaksa dan Pinangki tidak mengajukan kasasi. Celakanya Kejaksaan tidak mengajukan kasasi. Pinangki kemudian dieksekusi ke Lapas Tangerang pada Agustus 2021. Namun, hanya sekitar setahun berselang dia mendapatkan pembebasan bersyarat pada Selasa (6/9/2022). Hitung-hitung mantan jaksa itu baru dipenjara sekitar setahun.

Meski ada kata "bersyarat," mereka tetaplah dapat menghirup udara bebas. Artinya jika sang bekas napi tak mengulang tindak pidana yang sama, aman-aman saja sampai yang bersangkutan bebas yang sebenarnya. Kesan publik, tak terasa ada penjeraan untuk koruptor yang termasuk extra ordiniary crime atau kejahatan luar biasa.

Sudah Terstruktur

Menko Polhukam dan Menteri Kumham boleh berdalih itu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Kabag Humas Ditjen PAS Rika Aprianti menjelaskan pemberian pembebasan bersyarat mengacu kepada pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan 3 Agustus 2022.

Jadi pembebasan bersyarat itu terjadi setelah sebulan setelah revisi UU Pemasyarakatan diberlakukan. Ini berbeda dengan aturan lama, misalnya, Permenkumham No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mejelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam Permenkumham ini syarat yang diberlakukan sangat ketat.

Tidak salah kalau masyarakat bertanya, kalau begitu peraturan perundangannya yang tidak benar dong? Masa nilai korupsinya milyaran rupiah seorang koruptor hanya mendekam setahun di lapas. Apa bedanya dengan seorang pencuri kambing seharga Rp5 juta yang harus mendekam setahun di lapas?

Ada yang menyebut pembebasan bersyarat kasus korupsi dilakukan secara terstruktur. Kemenkumham, MK , hingga MA dianggap berperan dalam masalah ini. Sifatnya sudah terstruktur dan terkesan sudah dikondisikan sampai akhirnya ada revisi UU. Buahnya para napi korupsi tadi mendapatkan pembebasan bersyarat tanpa syarat yang dikhususkan.

Sebelum ada revisi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar pemberian pembebasan bersyarat, MK dan MA membatalkan sejumlah aturan yang memperketat pemberian remisi hingga pembebasan bersyarat kepada napi korupsi. Di aturan lama (sebelum terbitnya UU No 22/2022) pada intinya pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Di samping juga ada syararat khusus untuk napi koruptor, narkoba, teroris, dan lainnya.

Terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat umum dan syarat berikut ini: telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; dan lainnya.

Syarat harus menjalani 2/3 masa pidana ini yang tidak lagi ada di UU No. 22 Tahun 2022. Apalagi cara penghitungan 2/3 dari pemidanaan yang dianggap salah, yakni setelah ada pemotongan remisi. Mestinya dari total pemidanaan aslinya. Maka begitu UU No 22/2022 diundangkan, berbondong napi kasus korupsi dibebaskan bersyarat.

Dalih demi melaksanakan undang-undang saat terjadi pembebasan bersyarat "berjamaah" itu memang tidak salah. Yang salah di sini adalah kurangnya komitmen banyak pihak, termasuk pemerintah, DPR, MK, dan MA dalam pemberantasan korupsi. Dengan praktik seperti ini, hilanglah upaya penjeraan terhadap koruptor.*


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top