Opini

Guntur Soekarnoputra. [Facebook/M Irawati Soemadi]

Guntur Soekarno: Penjelasan Yang Tidak Perlu Dijelaskan Lagi antara Panglima TNI dan KSAD

Guntur Soekarno: Penjelasan Yang Tidak Perlu Dijelaskan Lagi antara Panglima TNI dan KSAD

JAKARTA, spost.id- Dari judul diatas maka sebenarnya artikel ini tidak diperlukan lagi karena menyangkut penjelasan dari penulis dalam hubungan adanya berita-berita di media kaca sehubungan dengan pendapat seorang anggota DPR yang heran dan mempermasalahkan adanya beda pendapat antara Panglima TNI dengan KASAD di berbagai hal, Seperti misalnya gagalnya Putra KASAD masuk Akademi Militer. Semua hal tersebut sudah mendapatkan klarifikasi/penjelasan secara lengkap dan jelas dari kedua belah pihak jadi tidak perlu dijelaskan lagi.

Oleh sebab itu pastinya pembaca akan bertanya-tanya jadi untuk apa penulis membuat artikel ini?

Harap anda anda jangan salah paham yang akan penulis beberkan berikut ini semata adalah pengalaman penulis sebagai seorang putra Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang ada hubungannya dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan tokoh-tokoh Angkatan Perang RI (Angkatan Bersenjata) di era kepemimpinan Bung Karno yang ternyata masalahnya lebih berat, rumit dan sensitive bila dibandingkan dengan yang dihebohkan saat ini.

Bisa jadi kalangan-kalangan TNI dan Polri sejauh ini tidak mengerti atau "lupa" adanya kejadian-kejadian yang mengandung perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan tokoh-tokohnya.

Di bawah ini beberapa kejadian yang mengandung beda pendapat di kalangan pimpinan-pimpinan TNI dan Polri yang terselesaikan secara prima oleh tokoh-tokoh TNI dan Polri tanpa campur tangan pihak luar.

Beda pendapat antara Panglima Tertinggi dengan Panglima Besar

Ketika Kolonialisme Belanda melakukan agresinya ke Ibukota RI di Yogyakarta pada tahun 1948 terjadi perbedaan pendapat antara Bung Karno sebagai Panglima Tertinggi dengan Sudirman sebagai Panglima Besar.

Bung Karno berpendirian akan tetap bertahan di Yogyakarta untuk melaksanakan perjuangan politik sedangkan Sudirman memilih keluar Ibukota untuk berjuang secara bergerilya melawan Kolonialisme Belanda.

Sudirman sebenarnya sudah mendesak agar Bung Karno meninggalkan Ibukota dan bersama-sama memimpin gerilya melawan Kolonialisme Belanda akan tetapi ternyata yang bersangkutan bersikukuh pada pendiriannya untuk tetap bertahan di Ibukota Yogyakarta. Ternyata adanya perbedaan pendapat tersebut akhirnya justru membuahkan kemenangan politik dan militer bagi RI yaitu dengan adanya pengakuan kedaulatan RI oleh Kolonialis Belanda dan mereka harus "hengkang" dari wilayah Republik.

Peristiwa 17 Oktober 1952

Dengan dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution, Kolonel Simatupang dan lain-lain ada kejadian beberapa moncong meriam Howitzer diarahkan ke Istana Merdeka disertai demonstrasi massa yang garis besarnya menuntut agar Presiden membubarkan Parlemen karena dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya.

Tindakan tidak konstitusional ini tegas-tegas ditolak oleh Bung Karno dan secara tanpa ragu yang bersangkutan keluar Istana Merdeka untuk mendatangi massa demonstran serta menghadapi moncong-moncong meriam yang siap meluluh lantakkan Istana Merdeka.

Dengan wibawa dan Kharismanya Bung Karno menjelaskan kepada massa demonstran bahwa tuntutannya tidak dapat dipenuhi karena melanggar konstitusi dan meminta agar massa membubarkan diri serta dengan tertib kembali ke tempat masing-masing.

Kepada awak meriam Howitzer sebagai Panglima Tertinggi Bung Karno memerintahkan agar mereka pulang ke barak masing-masing.

Ternyata seluruh instruksi-instruksi dari Bung Karno dipatuhi oleh mereka dan segera bubar jalan meninggalkan tempat dengan tertib dan damai. Dengan begitu misi Kolonel A.H. Nasution CS gagal total.

Untuk tidak berlarut-larut masalah, Bung Karno sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang memaafkan seluruh kejadian tadi mengingat mereka-mereka tidak menguasai secara benar masalah-masalah politik yang berkembang dan masih terbawa emosi darah muda.

Belakang hari A.H. Nasution bahkan di promosi untuk menjabat KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat).

Rentetan beda pendapat di AD

Selesai peristiwa 17 Oktober 1952 tidak berarti seluruh masalah internal AD selesai karena tidak lama setelah Kolonel A.H. Nasution menjabat KSAD timbul lagi perbedaan pendapat dikalangan petinggi-petinggi AD sehingga membuat A.H. Nasution harus mundur dari jabatan KSAD dan diganti oleh Kolonel Bambang Sugeng agar persatuan di internal AD dapat terwujud. Untuk lebih kongkritnya mempersatukan internal AD pemerintah dalam hal ini Presiden mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 1955 yang melahirkan piagam Yogyakarta.

Dalam pelaksanaannya KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri sebagai KSAD karena merasa tidak sanggup melaksanakan piagam Yogyakarta tersebut. Kondisi ini membuat pemerintah khususnya Presiden sebagai Panglima Tertinggi mengalami kesulitan untuk mencari pengganti KSAD akhirnya dipilih Kolonel Bambang Utoyo sebagai calon KSAD namun apa mau dikata ketika hendak dilantik di Istana Negara sebagian petinggi-petinggi AD memboikot tidak hadir dalam pelantikan tersebut sehingga pelantikan tersendat dan tidak berjalan sebagaimana seharusnya secara protokoler.

Sebagai Wakil KSAD saat itu Kolonel Zulkifli Lubis secara keras menentang dilantiknya Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD menghadapi hal tersebut akhirnya pemerintah dan Panglima Tertinggi mengalah agar AD tetap utuh bersatu dengan jalan melantik kembali Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD.

Beda pendapat di era 1957-1960-an

Ketika kelompok separatis mendirikan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Manado Bung Karno sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan Kolonel Achmad Yani dan Kolonel Kaharudin Nasution agar segera menumpas gerakan separatis tadi. Achmad Yani dengan pasukannya segera menggempur PRRI dan membersihkan kota Padang dan Sumatera Barat dari kekuasaan PRRI, sedangkan Kaharuddin Nasution mengamankan Sumatera Utara dan Pangkalan Brandan Pusat Instalasi minyak perusahaan Amerika Stanvac.

Sejak keberhasilan melaksanakan perintah Panglima Tertinggi karir militer Achmad Yani meroket sehingga dapat menduduki jabatan KSAD bahkan Sekretaris KOTI (Komando Operasi Tertinggi) Dimana Panglima tertinggi berada di posisi Panglima KOTI.

Di era ini pun beda pendapat masih terjadi terutama antara A.H.Nasution dengan Achmad Yani apalagi ketika Achmad Yani menjadi Jenderal kesayangan Bung Karno Pemimpin Besar Revolusi, perbedaan pendapat tadi bertambah tajam walaupun kedua-duanya tetap loyal kepada Panglima tertinggi ABRI.

Penutup.

Sebagai akhir penjelasan penulis dalam membeberkan beberapa kejadian-kejadian yang penulis alami serta juga berdasarkan penjelasan-penjelasan langsung yang penulis peroleh dari Bung Karno juga ADC Presiden seperti Mayor Sugandi, Mayor Sudarto juga tidak lupa Komandan Detasemen Kawal Pribadi AKBP Mangil Martowidjojo dan sudah barang tentu dari cerita-cerita/penuturan-penuturan pengawal-pengawal pribadi Korps Brigade Mobil seperti Sudijo, Prihatin, Oding Suhendar dan yang lainnya maksudnya tak lain dan tak bukan adalah untuk membuat kita kaum Patriotik dalam menghadapi masalah-masalah apapun serta betapa sulitnya masalah-masalah tadi jalan pemecahan atau jalan penyelesaian pastilah ada asalkan kita tetap "tidak sekali-kali meninggalkan sejarah" dan mengambil hikmah dari sejarah bangsa dan rakyat kita sendiri!

Rawe-rawe rantas, malang malang putung!!

Jakarta 9 September 2022

Guntur Soekarno

Pemerhati Sosial


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top