Catatan dari Senayan

Pemimpin Redaksi Kilat.com, Dr H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.

Menghadapi Pembangkangan Lukas Enembe

Menghadapi Pembangkangan Lukas Enembe

Oleh: Imam Anshori Saleh

DUA kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lukas Enembe Gubernur Papua mangkir. Pengacara Enembe berdalih, lukas Enembe tengah sakit stroke. Tapi KPK tak percaya, karena tidak ada keterangan resmi ihwal sakitnya Lukas.

Memaksa memeriksa orang sakit itu melanggar hak asasi manusia. Tapi bagaimana jika si tersangka pura-pura sakit, seperti tren para tersangka kasus korupsi di Indonesia?

Menurut data Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Lukas kerap melakukan kunjungan ke negeri tetangga sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022. Tercatat Lukas 25 kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Dari foto dan rekaman video yang dimiliki MAKI, selain tampak Lukas tengah serius bermain judi juga terlihat adegan Lukas sedang berjalan di Bandara Changi, Singapura.

Di saat banyak kepala daerah lain "berlomba-lomba" memperbaiki kondisi masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, baik akibat pandemi maupun kenaikan harga BBM, tapi apa yang dilakukan Lukas Enembe? Hingga Maret 2022, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Bumi Cenderawasih itu mencapai 26,56 persen.

Jumlah penduduk Papua yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 922,12 ribu orang. Dari data BPS Provinsi Papua, realisasi pendapatan daerah tahun 2019 mencapai Rp 16, 218 triliun, pada 2020 menurun menjadi Rp 12, 782 triliun dan 2021 meningkat lagi menjadi Rp 14,763 triliun.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah pusat telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1.000,7 triliun sejak pemberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2001 hingga sekarang.

Yang memiriskan, anggaran "jumbo" tersebut tidak memberi efek berarti untuk pengentasan kemiskinan rakyat Papua.

Sementara itu, bencana kelaparan terus terjadi di Papua. Jika dipresentasikan sejak Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur Papua, 5 September 2013, telah terjadi kasus kelaparan akut di tiga kabupaten di wilayah Pegunungan Papua, yakni Lanny Jaya, Puncak, dan Nduga di 2015.

Berlarut-larutnya proses pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak berhasil menghadirkan Lukas Enembe dengan beragam alasan, membuat kasus Lukas masih belum terang benderang. Dari sejarah pemeriksaan tersangka, baru kali ini KPK tidak berhasil menghadirkan tersangka walau jelas-jelas diketahui keberadaannya.

Tudingan dari elite Partai Demokrat dan kuasa hukum Lukas Enembe yang menyebut ada aroma "politis" telah dibantah Mahfud MD, Kemendagri, dan Badan Intelijen Negara. Pemerintah memastikan sangkaan KPK terhadap Lukas Enembe berdasarkan "tracing" PPAT terhadap 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar. Angkanya mencapai ratusan miliar rupiah.

Logikanya bisa sampai Agustus bisa terus ngelencer dan berjudi di negara lain, masa sih tiba-tiba menderita sakit stroke. Bukankah sakit stroke itu ada tahapannya, tidak tiba-tiba berada dalam stadium tinggi.

KPK bisa memanggil paksa, setelah dua kali Lukas Enembe mangkir. Pengacaranya berkali-kali menyatakan Lukas sakit strok sehingga tidak dapat memenuhi panggilan itu. Kliennya hanya mau diperiksa di kediamannya, Jayapura. KPK berencana minta bantuan IDI untuk memeriksa kesehatan Lukas. Jika memang kondisinya sehat, sebaiknya, KPK segera menangkapnya. Tak perlu ada diskresi. Dalam menegakkan hukum berlaku prinsip equality before the law. Sekali saja ada perlakukan khusus kepada Lukas Enembe, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah dari tersangka koruptor.


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top